Korupsi BTS Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Dalam pengakuan Windi Purnama Direktur PT Multimedia Bedirkari, dia mengaku memberikan uang kepada Komisi 1 DPR RI senilai Rp 70 miliar.

Aliran dana itu dari Direktur PT Sansaine Exindo Jemy Setjiawan untuk diberikan kepada orang yang bernama Nistra Johan yang diketahui sebagai Staf Komisi I DPR RI.

Coba bayangkan, mulai dari DPR sebagai pengontrol kebijakan pemerintah, BPK sebagai lembaga audit dan penegak hukum sebagai pemberantas korupsi diupayakan untuk disuap demi menyembunyikan kejahatan serius itu.

Kalau upaya itu berhasil, tentu anggaran negara Rp 8 triliun akan lenyap seperti uap, rakyat hanya gigit jari dalam kesusahan dan kemiskinan.

Bagi saya, dari uang Rp 8 triliun itu masih ada yang belum terungkap. Berkembang dugaan mengalir ke partai-partai politik. Ini harus diusut dengan tuntas.

Aliran dana yang cukup besar tidak mungkin hanya sekadar Jonny Plate Cs, ini pasti ada keterlibatan orang lain yang lebih besar dan memiliki kekuasaan yang besar pula.

Bagi saya ini ada keterlibatan kelompok lain. Dalam kejahatan besar, para kleptokrat bisanya menggunakan banyak cara untuk menggelapkan dana publik.

Misalnya dalam kejahatan besar seperti ini, selalu terlibat korporasi, agen real estat, firma hukum, penyedia layanan korporat, lembaga keuangan dan lembaga konsultan.

Jaringan-jaringan ini jarang diselidiki atau dituntut atas peran mereka dalam skema korupsi yang dilakukan kleptokrat.

Kejaksaan Agung harus berani mengambil tindakan terstruktur, sistematis, masif serta mendalam dan meluas untuk mencari dan menemukan pihak-pihak yang terlibat.

Sehingga kita dapat mulai memberantas korupsi secara serius dan tidak boleh lagi ada yang bersembunyi di balik kekuasaan dan pengaruh untuk mengamankan kejahatan mereka.

Kleptokrat akan merawat diri mereka dengan kemewahan lewat penggelapan dana publik. Sementara rakyat dibiarkan hidup dalam kemiskinan.

Akibatnya bangsa ini terus merawat kemiskinan dan terus menciptakan pengangguran yang kian besar.

Kalau korupsi tidak mampu diberantas, maka kita merawat kemiskinan. Kalau kemiskinan terus dirawat, maka kita akan tetap menjadi negara korup.

Demokrasi yang dibangun akhirnya menjadi kleptokrasi, kekuasaan dikendalikan para maling. Mereka menunggangi demokrasi demi keuntungan mereka.

Bahayanya, kleptokrat yang menunggangi demokrasi lebih berbahaya dari otokrasi. Kalau otokrasi hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan, sementara demokrasi dipegang oleh banyak orang. Kalau banyak orang itu sudah melakukan korupsi, maka kiamat lah negara ini.

Tentu kita tidak ingin itu terjadi!