Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Punya Aturan Satu Keluarga Harus Separtai, Kaesang: Mau Lihat KK Saya?

Kompas.com - 26/09/2023, 06:31 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali angkat bicara soal jalan politiknya, yang berbeda dengan ayahnya Presiden Joko Widodo dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi dan Gibran diketahui merupakan kader PDI-P. Demikian halnya kakak ipar Kaesang, Bobby Nasution.

Sementara, PDI-P diketahui memiliki aturan bahwa satu keluarga harus berada dalam satu partai yang sama. 

Baca juga: Ditanya PSI Dukung Ganjar atau Prabowo, Kaesang: Kok Anies Enggak Disebut?

Kaesang pun berdalih bahwa meski dirinya memiliki hubungan dengan Jokowi dan Gibran, namun dirinya kini sudah berbeda kartu keluarga (KK) setelah memutuskan menikah dengan Erina Gudono.

"Kalau tadi dibilang satu partai, satu keluarga, mbok dilihat, apa mau dilihatin KK saya? KK saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudono," ujar Kaesang di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023) malam.

Meski begitu, Kaesang mengaku, sudah meminta izin Jokowi untuk bergabung dengan PSI. Ia juga telah mendapat restu istri untuk terjun ke dunia politik.

"Ya minta restu izin ya pasti ke orangtua. Tapi balik lagi, saya sudah berkeluarga sendiri, yang paling utama saya mendapatkan restu dari istri saya," ucapnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sendiri telah menyatakan mereka tak bisa melarang Kaesang jika bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Hal ini diungkap Ketua DPP PDI-P bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat saat ditanya mengenai kabar bergabungnya Kaesang ke PSI.

Baca juga: Kaesang Akui Jadi Ketum PSI Berkat Privilege Anak Presiden Jokowi

Kaesang dianggap sudah dewasa dalam berpikir dan menentukan sikap politiknya.

"Ini (Kaesang) sudah menikah, sudah punya preferensi sendiri. Beliau punya keluarga inti sendiri dong? Ingat enggak? Benar enggak?" kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Djarot menekankan, pihaknya baru bisa melarang dan mengingatkan aturan partai jika yang bersangkutan adalah keluarga inti.

Dia mencontohkan, misalnya seorang suami dan istri yang merupakan keluarga inti, memiliki preferensi partai atau menjadi anggota partai yang berbeda.

Baca juga: Kaesang dan PSI Bakal Jadi Patokan Sikap Politik Jokowi di Pilpres

Jika demikian, menurut Djarot, maka partai berhak mengingatkan aturan partai.

Namun, pada kasus Kaesang, Djarot berpandangan bahwa Kaesang itu sudah tidak menjadi tanggungan Jokowi yang merupakan kader PDI-P. Kaesang juga sudah memiliki keluarga inti sendiri.

"Misalkan saya, bojoku (istriku) misalnya, bojoku itu keluarga inti lho. Tiap malam masih tidur bareng-bareng. Masak, bojoku di partai sebelah? Nah saya di PDI Perjuangan? Nah itu enggak boleh," ujarnya.

"Anakku, yang menjadi tanggungan, yang masih SMA, masih mahasiswa (belum menikah), nah itu enggak boleh (beda partai), itu keluarga inti," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com