Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Akui Jadi Ketum PSI berkat "Privilege" Anak Presiden Jokowi

Kompas.com - 26/09/2023, 06:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kaesang Pangarep mengakui dirinya bisa mendapatkan posisi sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkat privilege menjadi seorang anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Kaesang baru resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9/2023). Kemudian, langsung ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI pada Senin (25/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Kaesang usai menyampaikan pidato politik di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin malam.

"Oh privilege. Privilege selalu ada, sudah gitu aja," ujar Kaesang singkat.

Baca juga: Beri Sambutan Perdana sebagai Ketum PSI, Kaesang: Politik Jalan Ninja Kita

Namun, Kaesang kembali menegaskan bahwa dirinya memang betul-betul memiliki privilege sebagai anak Presiden.

Hingga akhirnya ditunjuk menjadi Ketum PSI, meski baru tiga hari jadi kader.

"Ya privilage. Lah saya mengiyakan, kok masih diulang lagi," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketum PSI. Keputusan ini ditetapkan dalam Kopdarnas PSI.

Cheryl Tanzyl dan Faldo Maldini selaku pembawa acara di Kopdarnas PSI mempersilakan Kaesang masuk ke ruangan di Djakarta Theater, Jakarta.

Baca juga: Kaesang Bicara soal Bakal Capres Pilihan PSI, Kader Teriak Prabowo

"Ketua baru kita, Bro Kaesang Pangarep. Kita sambut dengan tepuk tangan dong," kata Cheryl, Senin (25/9/2023) malam.

"Beri tepuk tangan untuk Ketua Umum baru kita, Bro Kaesang," ujar Faldo menimpali.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie pun menetapkan Kaesang secara resmi menjadi Ketum PSI.

"Memutuskan, menetapkan pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023-2028," kata Grace.

SK menjadi Ketum PSI pun diserahkan Grace kepada Kaesang secara langsung.

Sementara itu, Giring Ganesha yang sebelumnya menjabat sebagai Ketum PSI bergeser menjadi Anggota Dewan Pembina.

Baca juga: Giring Dicopot dari Ketua Umum PSI, Digantikan Kaesang Pangarep Putra Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com