Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Selalu Nomor 3 di Survei, PKS Ungkit Keberhasilan Anies di Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 25/09/2023, 22:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengungkit nasib pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang selalu ditempatkan di nomor 3 terus oleh berbagai lembaga survei saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Sebab, saat ini, Anies juga selalu berada di posisi nomor 3 dalam survei menjelang Pilpres 2024.

Misalnya, dalam hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Indo Riset. Anies berada di nomor 3 dengan elektabilitas 25,2 persen, kalah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo.

"Sekitar 4-5 bulan sebelum Pilkada DKI berlanjut, 6 lembaga survei menghitung Anies-Sandi waktu itu di nomor 3, sebagaimana saat ini juga terjadi," ujar Pipin di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Jokowi Dapat Data Intelijen Soal Gerakan Parpol, PKS: Presiden Senang Menghibur Kita

Namun, secara perlahan, saat itu pasangan Anies-Sandi yang maju sebagai cagub-cawagub di DKI Jakarta mulai mengalami peningkatan elektabilitas.

Alhasil, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yang keluar sebagai pemenang justru pasangan Anies-Sandi, yang mana dalam lembaga survei selalu ditempatkan di nomor 3 terus.

"Hasil pilkada-nya malah berbalik dari (urutan) 3 menjadi 1," ucap dia.

Pipin mengatakan hal tersebut yang saat ini juga diharapkan oleh Koalisi Perubahan untuk terjadi.

Baca juga: Anies Bantah Singgung Prabowo soal Sebut Pesawat Lewat Saat Safari Politik di Makassar

Sebab, mereka melihat Anies yang sudah menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres bakal mengalami kenaikan elektabilitas dalam 2-3 bulan ke depan.

"Dan saya kira ini baru di kalangan elite. Dan insyaallah nanti mudah-mudahan dengan tiga kekuatan yang dimiliki oleh PKS dan PKB, dalam hal bagaimana militansi kedua partai Islam ini bisa terus bergerak ke bawah," kata Pipin.


"Saya kira kita punya kesamaan antara PKS dan PKB sama-sama partai berbasis Islam ini adalah, yang pertama adalah militansi kader yang bisa masuk ke grassroot," sambung dia.

Kedua, kata Pipin, PKS dan PKB sama-sama memiliki soliditas struktur supaya bekerja dengan efektif.

Ketiga, PKS dan PKB juga disebut memiliki kerja tim yang kuat.

"Jadi tentu tiga modal utama ini, baik PKS, PKB plus Nasdem sebagai partai nasionalis yang ada di koalisi kami akan bekerja lebih maksimal," imbuh Pipin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com