Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Ada Menteri Tak Jalankan Food Estate dengan Baik, Gerindra Yakin Itu Bukan Kemenhan

Kompas.com - 22/09/2023, 15:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini, kritik Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa ada menteri tidak menjalankan program food estate dengan baik, bukan mengarah di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Saya enggak ngerti apa tuduhannya ke mana, kroni itu siapa, menteri itu siapa. Yang jelas kalau di Kementerian Pertahanan tidak terjadi," klaim Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Habiburokhman mengungkapkan, bukan kali ini saja program food estate atau lumbung pangan dikritik.

Baca juga: Kembangkan Food Estate dan KSPP, Kementan Usulkan Anggaran Rp 2,56 Triliun

Namun, menurutnya terkait kisruh food estate pun sudah dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahwa ini adalah program kolaborasi yang diinisiasi beliau guna mengantisipasi potensi kelangkaan pangan," imbuhnya.

Lebih jauh, dia menilai tidak mungkin Kemenhan melakukan pelanggaran saat menjalankan program ini.

Sebab, hingga kini anggaran proyek ini bahkan belum sampai sepeserpun ke kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

"Kalau di Kemenhan jelas itu tidak terjadi, kenapa? Karena tidak ada anggarannya. Belum ada anggaran satu rupiah pun di Kemenhan terkait food estate," ucapnya.

Baca juga: Ini Saran Bapanas untuk Program Food Estate agar Lebih Efektif

Wakil Ketua Komisi III DPR ini bahkan menyebut, terkadang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berinisiatif menggunakan dana sendiri untuk program-program pemerintah yang dianggap bagus.

"Nah berarti kan sangat jauh dari estate of interest," nilai Habiburokhman.

Sebelumnya, dikutip Tribunnews.com, Hasto Kristiyanto menyinggung program Presiden Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan yang tidak dijalankan dengan baik menterinya.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDI-P di bidang pangan.

Namun kini, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Baca juga: Beri Contoh Demplot di Sumut, Jubir Luhut Jelaskan Perkembangan Proyek Food Estate

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.

"Food estate merupakan bagian dari platform PDI-P di bidang pangan, hanya ketika presiden Jokowi memberikan mandat kepada menterinya ini kan ada tidak menjalankan dengan baik, karena estate of interest," kata Hasto saat ditemui di Kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com