Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Targetkan Kapasitas Pembangkit EBT Capai 700 Gigawatt pada 2060

Kompas.com - 20/09/2023, 16:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menargetkan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas sebesar 700 gigawatt pada tahun 2060 mendatang.

Ma'ruf menyebut bahwa Indonesia punya potensi EBT yang berlimpah, yakni surya, hidro, angin, bioergi, arus laut, dan panas bumi.

"Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 gigawatt," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri The 9th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Pemerintah Target Indonesia Punya 700 GW Pembangkit EBT

Ma'ruf mengatakan, sebagai upaya memitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi energi.

Oleh karena itu, pemerintah ingin meningkatkan penggunaan energi rendah emisi serta pemanfaatan EBT.

"Kita bersyukur, Indonesia diberikan potensi EBT yang melimpah sehingga dalam lima tahun terakhir pengembangan EBT di Indonesia terus mengalami peningkatan," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pembangkit Listrik EBT Baru Naik 91 MW, Energi Fosil Bertambah 900 MW

Ia mengungkapkan, upaya tersebut juga perlu diimbangi dengan menjaga ketahanan energi.

"Hal ini menjadikan transisi energi semakin penting untuk dilaksanakan sebagai arah kebijakan energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan," katanya.

Secara khusus, Ma'ruf Amin mengklaim bahwa pemerintah punya komitmen untuk mendorong pengembangan panas bumi dengan skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi.

Dengan demikian, ia menargetkan kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 gigawatt pada tahun 2060 mendatang.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Capai NZE Sebelum 2060, EBT Jadi Andalan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Kubu Anies-Muhaimin Siap Debat Apa Pun Hasil Rapat KPU-Timses Hari Ini

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

TPN Ganjar-Mahfud Harap Debat Capres-Cawapres Sesuai Aturan

Nasional
Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Butet Kartaredjasa Diduga Diintimidasi, Hasto Nilai Memperkuat Pandangan Kehadiran Neo Orba

Nasional
Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Pertanyakan Dasar Gubernur Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, PDI-P: Kemunduran Demokrasi

Nasional
Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Pemerintah Cari Lokasi Baru Untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Nasional
Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Ganjar: Kalau Sudah di Rel yang Benar lalu Diganggu, Tabrak!

Nasional
Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Amnesty International Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masuk Agenda Debat Capres-Cawapres

Nasional
KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

KPK Panggil Wamenkumham sebagai Tersangka Besok

Nasional
Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar

Nasional
Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Kasus Mycoplasma Pneumoniae Meluas, Masyarakat Diminta Rajin Cuci Tangan dan Pakai Masker

Nasional
Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Nasional
Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Wapres dan Mendagri Soroti Keberadaan Alat Peringatan Dini Terkait Erupsi Gunung Marapi

Nasional
Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Jakarta Sudah Punya Kekhususan, Pengamat Sebut Mekanisme Pemilihan Gubernur Tak Usah Diutak-atik

Nasional
Ganjar Siap Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Ganjar Siap Anggarkan Dana Kerajaan jika Jadi Presiden

Nasional
Kemenhan Jelaskan Alasan Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Sudah Diproses Lama dan Berkaitan Situasi Geopolitik

Kemenhan Jelaskan Alasan Anggaran Pertahanan Naik 5 Miliar Dollar AS, Sudah Diproses Lama dan Berkaitan Situasi Geopolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com