Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yahya Staquf: Kiai-kiai Tak Dilarang Deklarasikan Dukungan Politik

Kompas.com - 18/09/2023, 11:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa para kiai tidak dilarang untuk mendeklarasikan sikap dan dukungan politiknya jelang Pemilu 2024.

"Prinsipnya sebagai lembaga tidak ikut-ikut, tapi kalau para kiai mau bersikap, ya, itu hak politik," kata Yahya selepas pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, Senin (18/9/2023), di Pondok Pesantren Al Hamid Putra, Cilangkap, Jakarta Timur.

Tetapi, Yahya menegaskan, dukungan tersebut tidak boleh mengatasnamakan NU atas nama lembaga.

Baca juga: Rais Aam NU Minta Nahdliyin Sabar soal Instruksi terkait Pemilu 2024

Ia juga mengklarifikasi ucapan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, yang dalam kesempatan yang sama menyinggung akan adanya instruksi terhadap warga NU terkait Pemilu 2024.

"Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan atau enggak ya?" ucap Miftachul berseloroh disambut tawa hadirin.

"Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini, sabar," ia melanjutkan.

Miftachul menyinggung bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan calon presiden yang akan berkontestasi.

KPU RI bahkan belum menetapkan tanggal pasti pendaftaran capres-cawapres, namun kemungkinan besar hal itu dibuka pada 10-16 Oktober 2023.

"KPU belum menetapkan calon-calonnya kenapa kita tergesa-gesa," ucap Miftachul.

Sembari bercanda, ia mengajukan usul agar musyawarah nasional dan konferensi besar ini agar diselenggarakan lebih sering.

"Bila perlu satu tahun dua kali, atau (tiap) satu bulan. Nanti dalam rangka instruksi PBNU untuk umat, apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa, Perlu Dikonsolidasi

Yahya menilai bahwa ucapan Miftachul soal instruksi jelang Pemilu 2024 hanya gurauan.

Ia menegaskan, sejak awal NU secara kelembagaan tidak akan partisan ke dalam kubu politik praktis tertentu.

"Itu (ucapan Miftachul) kan hanya untuk ngegoda orang," kata Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com