Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Merapat ke Prabowo atau Ganjar, Demokrat: Minggu Depan Kami Sampaikan

Kompas.com - 16/09/2023, 13:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat masih merahasiakan arah koalisinya untuk menghadapi Pemilu 2024, antara bergabung ke koalisi pendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, partainya baru bisa mengungkapkan arah koalisi itu pada pekan depan.

"Mungkin minggu depan baru bisa kami sampaikan ke publik seperti apa langkah ke depan kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Sabtu (16/9/2023).

Dia mengatakan, saat ini pengurus Demokrat masih menyusun rekomendasi terkait arah koalisi untuk diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca juga: Digoda PKS Balik ke Koalisi Perubahan, Demokrat: Mari Berjuang Masing-masing

"Mohon kita berikan dukungan dan waktu kepada Mas AHY, ketum kami, dan jajaran pengurus DPP dalam menyusun rekomendasi untuk disampaikan dan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai ke mana arah koalisi atau kerja sama Partai Demokrat ke depannya," kata Herzaky.

Di samping itu, Demokrat menutup pintu untuk kembali ke Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Hal ini disampaikan Herzaky merespons godaan PKS agar Demokrat kembali bergabung ke koalisi tersebut.

"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman PKS atas pilihannya, mari kita berjuang masing-masing sesuai dengan pilihan kita," kata Herzaky.

Herzaky mengeklaim, Demokrat akan tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan meski kini tak termasuk dalam barisan koalisi pendukung Anies.

"Kami akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh rakyat yang selama ini kami temui di berbagai pelosok Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Demokrat Ingin Megawati-SBY Bertemu Dulu Sebelum Capai Kerja Sama dengan PDI-P

Adapun Partai Demokrat sebelumnya bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan bersama Partai Nasdem, dan PKS. Koalisi ini mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden. 

Akan tetapi, Partai Demokrat keluar dari koalisi ini lantaran Anies dan Nasdem mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presidennya.

Diketahui, selain Anies-Cak Imin, saat ini sejumlah partai telah melakukan komunikasi untuk membentuk koalisi. Adapun koalisi PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura, mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya.

Kemudian, ada satu lagi bakal calon presiden yang mencuat namanya, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com