Kemenag Kerahkan Infrastuktur Bantu KPU untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengaku akan menyiapkan infrastuktur dan sumber daya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dengan KPU RI, pada Jumat (15/9/2023).

Ia mengaku bersyukur Kemenag dilibatkan dalam proses demokrasi yang bersejarah karena ini merupakan kali pertama Indonesia menggelar pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama.

"Kami di Kemenag menyediakan seluruh instrumen yang kami punya," ucap pria yang juga Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor tersebut.

Baca juga: KPU Teken MoU dengan PPATK, Kemenag, dan Kemenpora

Yaqut memberi contoh, sedikitnya 50.000 penyuluh di lingkungan Kemenag akan diperbantukan untuk melakukan sosialisasi kepemiluan.

Ia juga menyinggung soal keberadaan madrasah-madrasah aliyah (setingkat SMA), universitas, sekolah tinggi, dan institut yang dinaungi Kemenag untuk juga dikenai sosialisasi kepemiluan.

Gedung-gedung fasilitas pendidikan itu juga diklaim dapat diperbantukan untuk kegiatan kepemiluan. Tak hanya itu, gedung-gedung Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia juga dapat digunakan.

"Dalam situasi tertentu kami juga akan sediakan, silakan kalau KPU ingin menggunakan KUA, kantor-kantor KUA yang ada di Kementerian Agama untuk kegiatan kepemiluan," ucap Yaqut.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengakui strategisnya keberadaan Kemenag sebagaimana disampaikan Yaqut untuk membantu pihkanya menyukseskan Pemilu 2024.

"Dan juga ada dosen, ada tenaga pengajar, ada guru yang saya kira juga dapat berkontribusi dalam pendidikan pemilih, sosilisasi, atau bahkan menjadi bagian dari para penyelenggara pemilu," ucap Hasyim dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Perludem Heran KPU Tak Revisi Aturan Caleg Perempuan padahal Sudah Diputus MA

Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorcab) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Tengah 2014-2018 itu pun menegaskan bahwa KPU memerlukan dukungan hingga tingkat TPS dan desa/kelurahan, sehingga kolaborasi dengan Kemenag yang memiliki struktur sampai tingkat kecamatan dianggap penting

"Situasi ini menjadi sesuatu yang dalam pandangan kami strategis untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita," ujar Hasyim.

Dalam acara ini, KPU RI juga meneken nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Penandatanganan ini dihadiri langsung Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Menag Yaqut Cholil Qoumas, dan Menpora Dito Ariotedjo.