Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Penempelan Stiker Ganjar-Jokowi oleh Gibran Bukan Pelanggaran

Kompas.com - 13/09/2023, 10:10 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa penempelan stiker yang menampilkan wajah Ganjar Pranowo-Joko Widodo di rumah warga oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming bukan pelanggaran pemilu.

"Yang penempelan (stiker) tidak ada masalah. Pelanggarannya tidak terbukti," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan pada Selasa. (12/9/2023) malam.

"Itu hasil (penelusuran) kami. Bawaslu Surakarta sudah melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut," kata dia.

Baca juga: Ganjar Tampil di Siaran Azan, Bawaslu Akui Sulit Jadikan Pelanggaran

Gibran menempelkan stiker bergambar Ganjar dan Jokowi di sejumlah rumah warga Solo, Jawa Tengah, pada 19 Agustus 2023.

Ia mengaku, aksi itu instruksi dari partainya, PDI-P, untuk memperkenalkan Ganjar kepada warga Solo dan tak hanya dilakukan oleh dirinya, melainkan juga oleh kader PDI-P di berbagai wilayah.

Putra sulung Presiden Jokowi itu mengeklaim bahwa pemilik rumah telah memberi izin untuk itu.


Berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, sebelum masa kampanye, partai politik peserta pemilu hanya boleh melakukan sosialisasi secara internal dan dilarang menyebarkan bahan kampanye yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik.

Baca juga: Soal Tempel Stiker Ganjar di Rumah Warga, Gibran Siap Disanksi Bawaslu

Pada pasal 33 aturan yang sama, stiker tergolong sebagai salah satu bahan kampanye jika memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kendati Ganjar sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden (capres) oleh PDI-P, ia bukan bakal capres resmi karena pendaftaran bakal capres belum dibuka KPU sehingga Ganjar tidak dapat dianggap sebagai peserta pemilu.

Selain itu, dalam stiker yang ditempelkan Gibran, tidak terdapat visi, misi, program, atau citra diri PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com