Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Prevalensi Stunting Aceh Tertinggi Kelima Nasional, Kepala BKKBN Ajak Stakeholder Bergerak

Kompas.com - 12/09/2023, 20:20 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh akan mendorong berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Aceh.

"Saya dan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki akan berusaha keras mengkonvergensikan semua kekuatan di Aceh untuk penurunan stunting," tegasnya.

Dia mengatakan itu dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh yang baru, Safrina Salim, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (11/9/2023).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2022, Aceh merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kelima di Indonesia, yakni mencapai 31,2 persen.

Dalam periode 1 tahun, Provinsi Aceh hanya mampu memangkas prevalensi stunting sebesar 2 poin. Pada SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Aceh mencapai 33,2 persen.

Baca juga: Percepat Penurunan Stunting, BKKBN dan HIPMI Kerja Sama

Meski terkoreksi tipis, Hasto tetap mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Aceh dalam penanganan stunting, khususnya terkait program yang menggerakkan seluruh perangkat kerja Pemprov Aceh untuk peduli terhadap upaya penurunan stunting.

"Kita punya bonus demografi dalam waktu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi fondasi untuk membentuk anggota berkualitas," katanya dalam siaran pers.

Hasto pun mengajak seluruh pemangku kebijakan di Aceh dapat terus bergandengan tangan untuk melakukan upaya penurunan stunting.

Dia meyakini, dengan pendekatan konvergensi, kepedulian sosial, dan gotong royong, angka stunting di Aceh bisa ditekan turun mencapai target nasional 14 persen.

Selain mengajak stakeholder meningkatkan konvergensi, Hasto juga meminta keluarga memanfaatkan potensi lokal dalam pemenuhan gizi keluarga untuk mempercepat penurunan stunting, salah satunya melalui budidaya ikan lele.

Baca juga: Kepala BKKBN Sebut Fenomena Seks Bebas di Kalangan Remaja Berakibat Maraknya Pernikahan Dini

Hasto juga mengapresiasi langkah sigap Pj Gubernur Aceh yang langsung "gaspol" dalam program percepatan penurunan stunting.

"Saya berterima kasih dan mengapresiasi pangkah Pj Gubernur Aceh yang sesaat usai dilantik langsung menggerakkan banyak pihak untuk ikut terlibat sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting," ujarnya.

Siap berkolaborasi

Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berharap, upaya penurunan stunting dan pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan di Aceh.

Dia mengatakan, Pemprov Aceh siap berkolaborasi dan melibatkan BKKBN dalam berbagai upaya penurunan stunting.

"Saya siap bantu ibu untuk sama-sama berjuang. Kami diberi kesempatan untuk memajukan Aceh," katanya.

Baca juga: Diusulkan Jadi Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Pranowo, Kepala BKKBN: Kita Prajurit, Jalankan Perintah Semampunya

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com