Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Respons Jokowi Saat Ditanya soal Kebakaran di Bromo

Kompas.com - 12/09/2023, 12:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya saat ditanya soal kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Jawa Timur.

Menurut Presiden, kebakaran tersebut harus dipadamkan.

"Ya dipadamkan," ujar Jokowi usai mengunjungi Pasar Kranggot di Banten, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Selasa (12/9/2023).

Diberitakan, kebakaran di TNBTS dipicu api suar atau flare yang digunakan pengunjung untuk sesi foto pranikah.

Baca juga: Kondisi Terkini Kebakaran Bromo, Sulitnya Medan dan Fenomena Tornado Api

Kebakaran sudah berlangsung selama hingga saat ini dan dikabarkan makin meluas.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, luas hutan dan lahan yang terbakar di Gunung Bromo mencapai 274 hektar.

Dikutip dari Antara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, akses menuju lokasi menjadi penyebab mengapa kebakaran belum kunjung dapat dipadamkan.

"Akses ke lokasi kebakaran sulit, berbukit, dan terjal," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

Selain hambatan karena medan yang berat menuju lokasi, tim pemadam juga kesulitan karena angin bertiup kencang sehingga memicu api terus menyala membakar hutan dan lahan.

Baca juga: BNPB Sebut Denda Pelaku Kebakaran Bromo Masih Kurang Dibanding Biaya Water Bombing

Bahkan, di tengah upaya pemadaman, Balai Besar TNBTS terpaksa harus menutup seluruh akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo untuk memudahkan operasi pemadaman.

Penutupan akses diberlakukan pada semua pintu masuk, yakni Coban Trisula di Kabupaten Malang, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Cemorolawang di Kabupaten Probolinggo, dan Senduro di Kabupaten Lumajang.

"Penutupan berlaku sejak Minggu, 10 September 2023, mulai pukul 19.00 WIB, sampai batas waktu yang belum ditentukan," kata Thomas.

Pemadaman dilakukan bersama Tim Satgas Provinsi Jawa Timur, Tim Satgas Malang, para relawan, masyarakat peduli api, dan Tim Brigdalkarhut Balai Besar TNBTS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com