Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembunuhan 8 Pekerja BTS 4G di Papua Jadi Alasan Proyek Tak Selesai

Kompas.com - 12/09/2023, 12:35 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS), Makmur Jauri mengungkapkan, terbunuhnya delapan orang pekerja proyek menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukungnya di Papua jadi alasan tidak selesainya pekerjaan paket 4 dan 5.

Hal itu disampaikan Makmur saat dicecar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika soal alasan tidak selesainya pekerjaan 1.811 tower pada paket 4 dan 5 yang dikerjakan konsorsium PT IBS dan PT ZTE Indonesia.

Jauri selaku koordinator konsorsium dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

"Bisa tidak selesai atau lebih banyak yang tidak selesai, atau mayoritas tidak selesai, itu karena apa?" kata hakim Dennie dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Di Sidang, Konsorsium Ini Hanya Bangun 462 dari Target 1.811 Menara BTS 4G

Jauri menjelaskan, hanya ada 462 tower BTS 4G di paket 4 dan 5 yang dibangun meskipun melalui perpanjangan kontrak.

Ia mengatakan, terhambatnya pengerjaan itu karena masalah keamanan di Papua yang menjadi lokasi pembangunan tower BTS 4G tersebut.

"Jadi ada kejadian luar biasa di daerah Papua, Yang Mulia, yaitu pembunuhan adanya 8 orang pekerja BTS," kata Jauri.

"Pembunuhan 8 orang pekerja BTS?" kata hakim Dennie memastikan.

"Betul Yang Mulia," jawab Jauri.

Petinggi PT IBS ini lantas menjelaskan, pihaknya mendapatkan instruksi dari Kapolda Papua untuk dapat menghentikan pekerjaan lantaran faktor keamanan.

Namun, di tengah-tengah penjelasan tersebut, hakim Dennie lantas menelisik waktu terjadinya pembunuhan terhadap delapan orang pekerja BTS 4G tersebut.

Baca juga: Kejagung Bongkar Peran 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G

Sebab, kontrak pengerjaan paket 4 dan 5 yang mulai dikerjakan pada 1 April 2021 ditargetkan selesai pada 1 Desember 2023.

Sementara itu, pembunuhan terhadap para pekerja BTS 4G terjadi pada tahun 2022.

"Pembunuhannya kapan?" cecar hakim Dennie.

"Di awal maret 2021, eh 2022," jawab Jauri.


Hakim pun mengingatkan Jauri untuk tidak mencari-cari alasan dengan mengait-ngaitkan suatu peristiwa atas tidak selesainya proyek yang sudah ditargetkan.

"Iya, jangan dibuat-buat," kata hakim Dennie.

"Maaf-maaf Yang Mulia," ucap Jauri.

"Pembunuhan di awal Maret 2022, akhir kontrak kan di akhir Desember 2021, Apa sebelum itu sudah ada info bakal ada pembunuhan di 2021? Kan belum, mati juga belum, iya? itu kan masih Maret 2022," kata hakim.

Baca juga: Saksi Akui Menang Lelang Proyek BTS 4G di Papua Tanpa Pesaing

Dalam momen ini, Jauri masih membela diri. Ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2021, Komando Distrik Militer (Kodim) di Papua sudah mewanti-wanti soal keamanan.

Namun demikian, hakim tetap mengingatkan untuk tidak mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya jika memang tidak berkaitan.

"Jangan dicari-cari alasannya!" kata hakim Dennie.

Dalam perkara ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Yohan Suryanto juga menjadi terdakwa.

Enam terdakwa dalam kasus ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam proyek penyediaan menara BTS 4G.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Menaker: Pancasila Jadi Bintang Penuntun Indonesia di Era Globalisasi

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-Vlog' Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Momen Jokowi "Nge-Vlog" Pakai Baju Adat Jelang Upacara di Riau

Nasional
Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Refleksi Hari Pancasila, Mahfud Harap Semua Pemimpin Tiru Bung Karno yang Mau Berkorban untuk Rakyat

Nasional
Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Singgung Kesejarahan Ende dengan Bung Karno, Megawati: Pancasila Lahir Tidak Melalui Jalan Mudah

Nasional
Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Minta Tapera Tak Diterapkan, PDI-P: Rakyat Sedang Hadapi Persoalan yang Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com