Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Aqil Sebut Perampok SDA Indonesia Jadi Musuh Agama dan Negara

Kompas.com - 08/09/2023, 19:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj menegaskan bahwa para perampok sumber daya alam (SDA) Indonesia merupakan musuh agama dan negara.

Hal ini disampaikan Said dalam acara Konsolidasi LPOI-LPOK 2023 di Jakarta, Jumat (9/8/2023).

"Siapa saja yang merampok sumber daya alam negara, mereka adalah musuh agama dan musuh negara," kata Said dikutip dari Kompas TV, Jumat.

Selain itu, Said juga menyebut siapa saja yang membuat kekacauan dengan melawan pemerintah yang sah juga menjadi musuh agama dan negara.

Baca juga: Sudirman Said Sebut PKS Punya Peran Penting untuk Lengkapi Suara Anies di Jawa Barat-DKI Jakarta

Hal ini juga berlaku bagi mereka yang berusaha merongrong ideologi Pancasila dan mereka yang mempromosikan ideologi khilafah.

Said juga berbicara mengenai nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme yang dicetuskan oleh para ulama adalah nasionalisme religius.

"Kita harus tahu nasionalisme yang dicetuskan oleh para ulama, Kiai Hasyim, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Agus Salim, bukan nasionalisme yang sekuler, sosialis, tapi nasionalisme religius," tegas dia.

Said menambahkan, keberadaan Indonesia yang dalam kondisi aman, damai, makmur, dan sentosa merupakan anugerah dari Tuhan dan wajib disyukuri.

Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbaik dengan sejumlah negara-negara di dunia yang tengah dihadapi dengan kekacauan politi, keamanan, ekonomi, dan sosial.

"Alhamdulillah Indonesia masih dalam kondisi baik dan terus membaik," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com