Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Komunikasi dengan Demokrat, Politikus PDI-P: Sekarang Mereka Jomblo, Wajar Dong

Kompas.com - 08/09/2023, 15:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Deddy Yevri Sitorus mengakui jika partainya memang tengah membangun komunikasi dengan Partai Demokrat dalam rangka penjajakan kerja sama politik.

Menurutnya, hal itu dilakukan PDI-P setelah mengetahui Demokrat yang sudah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Sekarang mereka menjomblo, ya wajar dong kalau kita komunikasi. Siapa yang larang, kan gitu," kata Deddy ditemui di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Oleh karena itu, Deddy menyatakan bahwa PDI-P kini sedang melalui berbagai tahapan komunikasi dalam penjajakan.

Baca juga: Politikus PDI-P ke Demokrat: Makin Sedikit Syarat Bergabung, Makin Enak

Tahapan itu, misalnya mulai dari berbagai pertemuan informal hingga komunikasi verbal antar personel pengurus partai.

"Ya, mudah-mudahan mulai minggu depan masuk ke tahap-tahap yang lebih serius, harapannya begitu," ucap Deddy.

Terkait apakah kedua partai jadi bekerja sama politik, anggota Komisi VI DPR ini lantas menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Demokrat.

PDI-P, tegasnya, menunggu sikap Demokrat apakah jadi bergabung atau tidak dalam kerja sama politik mengusung Ganjar Pranowo.

Baca juga: Respons PPP dan PDI-P Ketika Nama Ridwan Kamil Muncul dalam Bursa Cawapres Ganjar

"Kita tunggu saja dari Demokrat. Karena kita, tentu juga harus menunjukan bahwa ini adalah memang meskipun kita memang menerima dengan tangan terbuka, tapi harus menjadi keputusan Demokrat dong," tutur Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDI-P (TKRPP PDI-P).

Sebagai informasi, Demokrat kini tengah mencari koalisi atau kerja sama politik untuk Pemilu 2024 setelah keluar dari KPP.

Pilihannya sejauh ini hanya ada dua, yaitu masuk dalam koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dihuni PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura.

Atau, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra, PAN dan Golkar untuk mengusung Prabowo Subianto.

Namun Demokrat hingga kini belum menjatuhkan pilihan berlabuh untuk Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com