Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Presiden Korsel di Istana Merdeka

Kompas.com - 08/09/2023, 09:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana.

Upacara penyambutan kenegaraan kemudian dilanjutkan di Halaman Istana Merdeka.

Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mengajak Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee memasuki Istana Merdeka untuk menuju Ruang Kredensial.

Di sana, mereka melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu.

Baca juga: Buka KTT ASEAN-Korea Selatan, Jokowi Tekankan Kemitraan Transisi Energi dan Transformasi Digital

Kemudian, Kepala Negara dan Ibu Negara masuk ke Ruang Oval untuk melakukan pertemuan bilateral.

Kunjungan Presiden Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee ke Indonesia ini dilakukan setelah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dilaksanakan pada 5-7 September 2023.

Sebelumnya, pada Rabu (6/9/2023), Presiden Jokowi menggelar KTT ke-24 ASEAN-Korea Selatan di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerja sama, terutama di sektor ekonomi baru atau emerging economy, seperti teknologi finansial, ekonomi digital, dan ekosistem perusahaan rintisan.

Baca juga: Ketika Megawati dan Puan Ajak Ibu Negara Korsel Keliling Istana Batu Tulis...

"Korea Selatan mengumumkan kontribusi 30 juta dollar AS untuk peningkatan kapasitas di bidang artificial intelligence dan 16 juta dollar AS untuk implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Dalam pertemuan diangkat juga pentingnya melakukan upgrade ASEAN-ROK FTA (free trade agreement)," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya pada Rabu.

Selain itu, Retno Marsudi menjelaskan bahwa para pemimpin negara juga membahas isu mengenai Semenanjung Korea yang berkaitan dengan hukum internasional dan keamanan kawasan.

"Para pemimpin juga mengangkat isu yang terkait dengan Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan," kata Retno Marsudi.

Baca juga: Menlu Retno: Korsel Siapkan Dana Rp 459 Miliar Tingkatkan Kapasitas Kecerdasan Buatan di Kawasan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com