Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Kamala Harris Bertemu, AS Ingin Perluas Kemitraan di Sektor Pertahanan

Kompas.com - 06/09/2023, 17:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menyatakan, negaranya ingin memperluas kemitraan dengan Indonesia di sektor pertahanan.

AS, kata Harris, akan mendukung lembaga keamanan laut Indonesia dan berdiri bersama dengan Indonesia dalam mempertahankan batas-batas udara.

"Dalam isu keamanan, kami bangga memperluas kemitraan pertahanan kami untuk badan keamanan maritim Anda dan berdiri bersama Anda dalam mempertahankan perbatasan ruang angkasa sesuai aturan internasional," kata Harris dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Menlu: KTT ASEAN-China Hasilkan Kesepakatan Kerja Sama dalam 6 Dokumen

Di samping itu, Harris mengungkapkan bahwa AS ingin meningkatkan arus bisnis di antara dua negara, termasuk melalui bingkai ekonomi Indopasifik.

Ia menyebutkan, AS juga akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun ketahanan rantai pasok, termasuk pada sektor mineral yang penting.

Menurut dia, ini penting untuk memperluas ekonomi perekonomian energi ramah lingkungan.

"Dan kami akan mendukung usaha Anda untuk memperluas ekonomi digital Indonesia," ujar Harris.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Kamala Harris Puji Keketuaan Indonesia di ASEAN

Harris menegaskan bahwa AS bangga punya hubungan yang terus tumbuh dan semakin kuat dengan Indonesia, negara demokrasi terbesar di dunia.

"Kami yakin kemitraan kita akan tumbuh semakin kuat dalam hitungan tahun dan dekade ke depan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com