Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Rencana Kerja Anggaran 2024, Rapat Komisi I DPR Bareng Wamen Pertahanan dan Panglima Digelar Tertutup

Kompas.com - 06/09/2023, 14:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mengadakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) membahas rencana kerja anggaran (RKA) tahun anggaran 2024, Rabu (6/9/2023).

Pantauan Kompas.com, Menhan diwakili oleh Wakil Menteri M Herindra. Sementara KSAD, KSAL dan KSAU lengkap hadir dalam rapat.

Rapat ini digelar secara tertutup setelah Wamen meminta hal itu kepada pimpinan Komisi I, yaitu Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Sebelum rapat ditutup, mulanya, Meutya menanyakan kepada para mitra, yakni jajaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait apakah rapat dibuka pada publik atau bersifat tertutup.

Baca juga: Akun YouTube DPR Diretas dan Unggah Video Judi Online

"Dari bapak ibu sifatnya, biasanya tertutup ya. Dari mitra? Ada opsi dibuka atau ditutup," tanya Meutya dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Setelah itu, politikus Golkar itu kembali menanyakan kepada mitra apakah ingin rapat digelar tertutup jika memang bersifat rahasia.

"Silakan dari mitra apakah ada hal-hal yang terkait kerahasiaan negara, yang memang memerlukan ini untuk ditutup?" ucap Meutya.

Wamen Pertahanan pun merespons dengan meminta rapat Komisi I kali ini digelar secara tertutup.

"Kami mohon kalau bisa tertutup, Ibu," kata Herindra pada Meutya.

Baca juga: Soal YouTube DPR Diretas Live Judi Online, Menkominfo: Cyber Security-nya Harus Lebih Kuat

Sepakat dengan hal itu, Meutya langsung mengambil alih dan menyatakan rapat ditutup untuk umum.

Para awak media dan pihak-pihak yang tal mengikuti jalannya rapat diperkenankan meninggalkan ruangan.

"Demikian rapat kita buka dan sifatmya tertutup," kata Meutya sembari mengetuk palu.

"Kita skors 30 detik untuk mengosongkan ruangan, untuk yang tidak mengikuti rapat maksudnya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com