Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendadak Cak Imin Dipanggil KPK dan Harapan "Anti Cawe-cawe" di Tahun Politik

Kompas.com - 06/09/2023, 10:32 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi yang digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun politik diharapkan terus dilakukan.

Lembaga antikorupsi harus bersih dari kepentingan pihak tertentu dalam melakukan penegakan hukum terhadap dugaan perkara rasuah.

Tindakan KPK yang mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 juga patut didukung.

Pasalnya, KPK memerlukan keterangan Muhaimin Iskandar untuk memperkuat bukti dalam kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigarsi (Kemenakertras).

Baca juga: Mahfud Sebut Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Bukan Politisasi Hukum

Diketahui, pria yang akrab disapa Cak Imin itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang akan berkontestasi pada Pemilhan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan.

Baca juga: Cak Imin Dibidik KPK, Masyumi: Pimpinan KPK Setop Main Politik

Disebut politis

Tidak sedikit pihak yang menilai pemeriksaan terhadap Muhaimin oleh KPK bermuatan politis.

Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani misalnya, ia meminta pimpinan KPK berhenti bermain politik.

Hal ini disampaikan Yani merespons pemanggilan Cak Imin oleh oleh komisi antirasuah itu.

"Kami berharap pimpinan KPK saat ini, orang-orang komisioner sampai deputi ke bawah setop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum," kata Yani di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Nasdem Sebut Banyak Tanya di Balik Pemanggilan Cak Imin oleh KPK

Menurut Yani, pemanggilan Cak Imin oleh KPK politis. Oleh karena itu, pihaknya mendorong supaya KPK berhenti masuk ke wilayah politik.

"Saya kasihan nanti, saya kasihan dengan KPK. Kalau dia terus memaksakan, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat," kata dia.

Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi heran Cak Imin tiba-tiba dipanggil KPK tak lama dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.

Ia mempertanyakan pemanggilan Cak Imin oleh KPK bagian dari proses penegakkan hukum atau proses politik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com