JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi yang digencarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun politik diharapkan terus dilakukan.
Lembaga antikorupsi harus bersih dari kepentingan pihak tertentu dalam melakukan penegakan hukum terhadap dugaan perkara rasuah.
Tindakan KPK yang mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 juga patut didukung.
Pasalnya, KPK memerlukan keterangan Muhaimin Iskandar untuk memperkuat bukti dalam kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigarsi (Kemenakertras).
Baca juga: Mahfud Sebut Pemanggilan Cak Imin oleh KPK Bukan Politisasi Hukum
Diketahui, pria yang akrab disapa Cak Imin itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang akan berkontestasi pada Pemilhan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan.
Baca juga: Cak Imin Dibidik KPK, Masyumi: Pimpinan KPK Setop Main Politik
Tidak sedikit pihak yang menilai pemeriksaan terhadap Muhaimin oleh KPK bermuatan politis.
Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani misalnya, ia meminta pimpinan KPK berhenti bermain politik.
Hal ini disampaikan Yani merespons pemanggilan Cak Imin oleh oleh komisi antirasuah itu.
"Kami berharap pimpinan KPK saat ini, orang-orang komisioner sampai deputi ke bawah setop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum," kata Yani di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Baca juga: Nasdem Sebut Banyak Tanya di Balik Pemanggilan Cak Imin oleh KPK
Menurut Yani, pemanggilan Cak Imin oleh KPK politis. Oleh karena itu, pihaknya mendorong supaya KPK berhenti masuk ke wilayah politik.
"Saya kasihan nanti, saya kasihan dengan KPK. Kalau dia terus memaksakan, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat," kata dia.
Sementara, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi heran Cak Imin tiba-tiba dipanggil KPK tak lama dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan.
Ia mempertanyakan pemanggilan Cak Imin oleh KPK bagian dari proses penegakkan hukum atau proses politik.