Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, PM China Li Qiang Bakal Uji Coba Kereta Cepat Jakarta Bandung

Kompas.com - 05/09/2023, 18:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan P. Roeslani mengatakan, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang akan melakukan uji coba (testing) Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (6/9/2023).

Ia menuturkan, Li Qiang akan melakukan uji coba bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta.

"Jadi rencananya besok PM China bersama-sama dengan Pak Menko yang akan melakukan testing dari Kereta Cepat," kata Rosan dalam konferensi pers di Hall B Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Gantikan Xi Jinping, PM China Li Qiang Tiba di RI untuk Hadiri KTT ASEAN

Meski begitu, ia mengatakan, waktu uji coba itu masih tentatif tergantung pada situasi dan kondisi. Namun kata Rosan, kemungkinan uji coba akan dilakukan sore hari.

Adapun peresmian (soft launching) KCJB akan dilakukan pada 1 Oktober 2023.

"Tapi rencananya untuk dilakukan testing bersama itu besok tanggal 6 September, waktunya jam sore hari. Tentatif, waktunya akan ditentukan lagi," tutur Rosan.

Sebagai informasi, Li Qiang memang baru tiba di Indonesia sore hari ini. Ia disambut oleh Menko Luhut di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Baca juga: ASEAN Business and Investment Summit Day Bahas Toleransi Antaragama dalam Perspektif Bisnis

Adapun Pengoperasian KCJB akan dilakukan secara bertahap mulai 8 perjalanan kereta pada bulan Oktober 2023.

Lalu, pada bulan November 2023 bertambah menjadi 28 perjalanan kereta, Desember 2023 sebanyak 40 perjalanan kereta, dan Januari 2024 mencapai 68 perjalanan kereta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com