Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tarwin Idris SH
Pengacara

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (BEM FH UMMU) Periode 2014-2015, Mantan Sekretaris Jendral Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (IMAMAH UII) Periode 2019, Mantan Ketua Solidaritas Pelajar, Pemuda, Mahasiswa Morotai Timur (SPMMT Malut) Periode 2013-2014

Netralitas Pemberi Izin Tempat Kampanye

Kompas.com - 05/09/2023, 17:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PELAKSANAAN kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 baru akan diadakan pada November.

Namun, sudah ramai diperbincangkan dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi yang mengizinkan calon atau tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk berkampanye.

Ada perbedaan durasi waktu kampanye antara pemilu 2024 dan 2019, di mana pemilu 2019 masa kampanyenya 6 (enam) bulan 3 minggu.

Sementara pemilu 2024 hanya berselang 2 (dua) bulan 10 hari yang dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sebagai sarana komunikasi antara peserta pemilu dan pemilih, kampanye juga bagian dari pendidikan politik dalam menyampaikan Visi dan Misi, atau program untuk Indonesia 5 tahun kedepan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga calon DPR, DPD dan DPRD.

Namun, tidak semua tempat dapat digunakan sebagai aktivitas kampanye. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 280 tentang larangan dalam kampanye.

Pada Ayat (1) menyatakan “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang; huruf h, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan begitu, tiga tempat tersebut dilarang untuk kampanye.

Penjelasan dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h, menyatakan “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atau undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Handrey Martiri dan Ony Yenny menemukan celah tidak konsisten antara norma dengan penjelasan yang menimbulkan ketidakjelasan berakibat pada ketidakpastian hukum penyelenggaraan pemilu.

Dari temuan itu, keduanya bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertimbangan Mahkamah

Perjuangan Handrey Martiri dan Ony Yenny melakukan judicial review di Mahkamah untuk memperjelas frasa yang tidak memiliki sinkronisasi antara norma dan penjelasan, berbuah manis setelah MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan mereka.

Dalam Amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, menyatakan penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h, sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h, UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu selengkapnya berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Dalam putusan tersebut, ada beberapa poin penting menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com