Netralitas Pemberi Izin Tempat Kampanye

PELAKSANAAN kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 baru akan diadakan pada November.

Namun, sudah ramai diperbincangkan dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi yang mengizinkan calon atau tim kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan untuk berkampanye.

Ada perbedaan durasi waktu kampanye antara pemilu 2024 dan 2019, di mana pemilu 2019 masa kampanyenya 6 (enam) bulan 3 minggu.

Sementara pemilu 2024 hanya berselang 2 (dua) bulan 10 hari yang dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sebagai sarana komunikasi antara peserta pemilu dan pemilih, kampanye juga bagian dari pendidikan politik dalam menyampaikan Visi dan Misi, atau program untuk Indonesia 5 tahun kedepan bagi calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga calon DPR, DPD dan DPRD.

Namun, tidak semua tempat dapat digunakan sebagai aktivitas kampanye. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 280 tentang larangan dalam kampanye.

Pada Ayat (1) menyatakan “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang; huruf h, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Dengan begitu, tiga tempat tersebut dilarang untuk kampanye.

Penjelasan dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h, menyatakan “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atau undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Handrey Martiri dan Ony Yenny menemukan celah tidak konsisten antara norma dengan penjelasan yang menimbulkan ketidakjelasan berakibat pada ketidakpastian hukum penyelenggaraan pemilu.

Dari temuan itu, keduanya bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertimbangan Mahkamah

Perjuangan Handrey Martiri dan Ony Yenny melakukan judicial review di Mahkamah untuk memperjelas frasa yang tidak memiliki sinkronisasi antara norma dan penjelasan, berbuah manis setelah MK memutuskan mengabulkan sebagian permohonan mereka.

Dalam Amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, menyatakan penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf h, sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h, UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu selengkapnya berbunyi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Dalam putusan tersebut, ada beberapa poin penting menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi.