Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bakal Tentukan Sikap soal Koalisi Beberapa Pekan ke Depan

Kompas.com - 04/09/2023, 19:04 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan menentukan langkah bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) baru dalam waktu dekat. 

Keputusan tersebut, katanya, akan segera diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat beberapa pekan ke depan. Pengumuman itu bakal disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Dalam waktu beberapa pekan ke depan barangkali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” ujar Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Nasdem Bilang Anies Sudah Hubungi AHY, Demokrat Nilai Terlambat

Ia menambahkan, pihaknya tengah menjalin komunikasi intens dengan dua poros koalisi, yaitu pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subiano.

Adapun Ganjar didukung oleh PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelora.

“Ya kita tunggu saja lah, begitu nanti ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan itu pasti ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi A atau B,” ucap dia.

Baca juga: Demokrat Tak Paksakan AHY Cawapres dalam Mencari Koalisi Baru

Namun demikian, Herman mengakui, Demokrat menjajaki komunikasi dengan PDI-P untuk mempertemukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan SBY. Ia menyiratkan, peluang kedua figur itu untuk bertemu semakin terbuka.

“Ya mohon doa restunya lah,” ujar dia.

Diketahui, saat ini Demokrat tengah mencari perahu koalisi lain untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Demokrat sudah memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com