Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanda Tangani TAC, Serbia, Panama, dan Kuwait Jadi Teman Baru ASEAN

Kompas.com - 04/09/2023, 15:35 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga negara resmi menjadi mitra negara-negara blok Asia Tenggara (ASEAN) pada Senin (4/8/2023).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerangka Treaty of Amity and Cooperation (TAC) antara tiga negara itu dengan ASEAN di sela-sela pertemuan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

"Atas nama rekan-rekan saya di ASEAN, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Anda hari ini untuk menandatangani instrumen aksesi Perjanjian Persahabatan dan kerja sama," kata Retno dalam pertemuan tersebut, Senin.

Baca juga: MRT Jakarta Tunggu Arahan Dishub DKI soal Penyesuaian Jadwal Saat KTT ASEAN

Adapun penandatanganan dilakukan Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacié, Wakil Menteri Luar Negeri Panama Vladimir Franco, dan Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber AI Ahmad al Sabah.

Dengan ditandatanganinya TAC, Serbia, Panama, dan Kuwait menjadi negara ke-52, ke-53, dan ke-54 yang menandatangani TAC.

Retno menyampaikan, nilai-nilai TAC perlu diperkuat di tengah dinamika global saat ini. Diketahui saat ini, ada persaingan dan defisit kepercayaan. Oleh karena itu, TAC perlu diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan.

"TAC telah berperan sebagai norma dan prinsip kolektif untuk membentuk hubungan persahabatan, kebiasaan berdialog, dan hidup berdampingan secara damai di kawasan," bebernya.

Baca juga: Menlu Retno: ASEAN Bisa Maju dengan Kekuatan Penuh jika Pastikan Solusi Damai untuk Myanmar

Dengan semakin banyaknya penandatanganan TAC, Retno menilai adanya antusias positif mengenai kerja sama yang makin besar dengan negara-negara di kawasan.

Hal ini kata Retno, menjadi modal yang dimanfaatkan agar stabilitas di kawasan dan sekitarnya meningkat.

"TAC harus menyatukan ASEAN dan mitra dialognya untuk menjalin kerja sama praktis dalam mengatasi tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, hingga menjamurnya kejahatan terorganisir transnasional," jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com