Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Anak Muda dan Demokrasi Beradab

Kompas.com - 01/09/2023, 14:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI TENGAH belum adanya titik temu capres-cawapres serta proses negosiasi dan komunikasi politik yang masih alot karena peta koalisi partai yang sarat kepentingan dan penuh tanda tanya, saya menyambangi Prof. Rhenald Kasali di Rumah Perubahan, Bekasi, Agustus lalu, untuk berdiskusi mengenai arah bangsa kedepan.

Di mata anak muda, beliau adalah tokoh bangsa dan sosok intelektual yang independen dan kritis.

Saat suara akademisi mengalami kemerosotan akibat arus pragmatisme yang terus menggerus kampus sehingga menjadi tidak berdaya, melalui berbagai platform media sosial yang diminati kelompok muda, Prof Rhenald hadir mewakili golongan intelektual sebagai penjaga akal sehat yang sangat kaya dengan ilmu pengetahuan.

Guru Besar Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas ini dalam kanal Youtube-nya selalu menyuguhkan konten bernas dan menghadirkan narasi alternatif dari multiperspektif.

Tidak hanya mengenai ekonomi yang menjadi kehebatannya, tetapi juga pendidikan, demokrasi, politik, pemilu, hubungan internasional, anak muda serta berbagai permasalahan kebangsaan lainnya.

Tokoh bangsa yang didapuk sebagai pakar manajemen kelas dunia ini, di tengah kesibukannya berkenan mengisi podcast “DEEP TALK”. Adapun tema yang dibahas adalah terkait anak muda, politik dan pemilu 2024.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) awal Juli lalu, dari total 204 juta pemilih yang ditetapkan, 52 persen berusia muda atau di bawah 40 tahun.

Jumlah pemilih berusia muda yang dominan menjadi incaran partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023, sekitar 77,9 persen pemilih berusia 25-33 tahun akan memilih presiden, partai, calon legislatif pada pemilu 2024.

Namun, dengan jumlah yang fantastis tersebut anak muda hendak dibawa kemana? Apakah benar kelompok pemilih muda akan menjadi penentu masa depan demokrasi di Indonesia atau malah justru posisinya ada di persimpangan jalan?

Tidak salah arah

Dalam gagasan Rhenald Kasali, besarnya antusiasme anak muda dalam politik menjadi menarik karena nyaris semua partai politik melirik dan menaruh perhatiannya pada anak muda.

Tidak heran tatkala Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik dan caleg aktif menyusun strategi dan berkampanye guna meraup suara dari generasi muda.

Akan tetapi, hal yang sangat menyedihkan adalah tatkala yang membaca anak muda ini adalah kelompok baby boomers sehingga dalam komunikasi, penyampaian gagasan serta pola pikirnya masih cenderung pada politik kepentingan.

Pola pikir mereka bukan pada isu dan kebutuhan anak-anak muda seperti masalah lingkungan, pemberantasan korupsi, pendidikan, kesehatan, kesempatan lapangan kerja, dan lain-lain.

Karena itulah, tidak sedikit anak muda yang apatis di isu elektoral, partisipasi dalam politik rendah atau hanya sekadar datang ke TPS.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com