Anak Muda dan Demokrasi Beradab

Di mata anak muda, beliau adalah tokoh bangsa dan sosok intelektual yang independen dan kritis.

Saat suara akademisi mengalami kemerosotan akibat arus pragmatisme yang terus menggerus kampus sehingga menjadi tidak berdaya, melalui berbagai platform media sosial yang diminati kelompok muda, Prof Rhenald hadir mewakili golongan intelektual sebagai penjaga akal sehat yang sangat kaya dengan ilmu pengetahuan.

Guru Besar Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas ini dalam kanal Youtube-nya selalu menyuguhkan konten bernas dan menghadirkan narasi alternatif dari multiperspektif.

Tidak hanya mengenai ekonomi yang menjadi kehebatannya, tetapi juga pendidikan, demokrasi, politik, pemilu, hubungan internasional, anak muda serta berbagai permasalahan kebangsaan lainnya.

Tokoh bangsa yang didapuk sebagai pakar manajemen kelas dunia ini, di tengah kesibukannya berkenan mengisi podcast “DEEP TALK”. Adapun tema yang dibahas adalah terkait anak muda, politik dan pemilu 2024.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) awal Juli lalu, dari total 204 juta pemilih yang ditetapkan, 52 persen berusia muda atau di bawah 40 tahun.

Jumlah pemilih berusia muda yang dominan menjadi incaran partai politik peserta Pemilihan Umum 2024.

Hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023, sekitar 77,9 persen pemilih berusia 25-33 tahun akan memilih presiden, partai, calon legislatif pada pemilu 2024.

Namun, dengan jumlah yang fantastis tersebut anak muda hendak dibawa kemana? Apakah benar kelompok pemilih muda akan menjadi penentu masa depan demokrasi di Indonesia atau malah justru posisinya ada di persimpangan jalan?

Tidak salah arah

Dalam gagasan Rhenald Kasali, besarnya antusiasme anak muda dalam politik menjadi menarik karena nyaris semua partai politik melirik dan menaruh perhatiannya pada anak muda.

Tidak heran tatkala Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik dan caleg aktif menyusun strategi dan berkampanye guna meraup suara dari generasi muda.

Akan tetapi, hal yang sangat menyedihkan adalah tatkala yang membaca anak muda ini adalah kelompok baby boomers sehingga dalam komunikasi, penyampaian gagasan serta pola pikirnya masih cenderung pada politik kepentingan.

Pola pikir mereka bukan pada isu dan kebutuhan anak-anak muda seperti masalah lingkungan, pemberantasan korupsi, pendidikan, kesehatan, kesempatan lapangan kerja, dan lain-lain.

Karena itulah, tidak sedikit anak muda yang apatis di isu elektoral, partisipasi dalam politik rendah atau hanya sekadar datang ke TPS.

Sebab, mereka tidak suka politik, memilih untuk tidak memilih dan bingung hendak memilih siapa. Suka dengan caleg dan kandidat capres-cawapres, tetapi tidak suka dengan partainya ataupun sebaliknya.

Senada dengan hasil survei Kompas bahwa sebanyak empat dari 10 responden muda mengaku jarang turut serta dalam diskusi atau perdebatan politik di media sosial.

Dalam proporsi serupa, mereka bahkan tidak pernah mengikuti sama sekali. Hanya 21,7 persen yang mengaku terlibat dalam diskusi daring dengan intensitas tinggi dan sedang.

Wajar ketika sebagian besar anak muda lebih tertarik menikmati konten-konten hiburan dibandingkan informasi maupun pemberitaan politik.

Studi yang dilakukan Sugihartati (2018) di Surabaya dan Malang menemukan anak-anak muda yang disebut sebagai generasi milenial, alih-alih berkomitmen dan terlibat aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat marjinal dan reformasi politik, justru lebih sering menjadi bagian dari leisure class yang menampilkan gaya hidup santai, hedonistik, acuh tak acuh.

Karakter anak muda yang mudah terbawa pada kesenangan sesaat dan sangat narsistik. Rhenald Kasali mencontohkan bagaimana tragedi di Taiwan dan Kanjuruhan.

Hal ini kemudian diperparah dengan keributan-keributan yang semestinya tidak perlu terjadi sehingga pilihannya terombang-ambing.

Kehebohan yang terekam anak muda di media sosial, semisal, terkait dengan benturan politik dan agama, di mana penggunaan isu politik identitas kembali bermunculan.

Kata toleransi, keberagaman, pluralisme malah dipolitisasi. Padahal, diksi tersebut bukan hanya sekadar diwacanakan, apalagi dikomodifikasi untuk kepentingan politik, tetapi yang jauh lebih substansi harus dipahami sebagai suatu ikatan dan pertalian sejati seperti disimbolkan dalam Bhinneka Tunggal Ika sehingga menjadi nilai kemanusiaan yang universal (Maarif, 2019).

Membangun keadaban publik

Prof Rhenald juga menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar pemilu 2024 untuk anak muda adalah demokrasi di era post truth.

Sangat ironi ketika di era ini melahirkan banyak paradoks, matinya kepakaran, begitu bebas menyuarakan hoax, misinformasi, disinformasi, termasuk juga hal yang menghambat sisi mendasar alam demokrasi. Berbeda pilihan dianggap permusuhan.

Iklim sosial-politik membiarkan emosi atau hasrat memihak ke keyakinan untuk mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas, meskipun sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda (Llorente dalam Haryatmoko, 2022).

Realitas dan fakta tidak lebih penting dari opini. Bukan hal yang aneh ketika ada anggota Dewan di parlemen atau kandidat yang tidak terlihat kinerjanya tetapi tinggi dalam hasil survei.

Apa yang akan terjadi pada 2024, bisa jadi isu hoax lebih marak dibandingkan dengan pemilu 2019, apabila tidak dilakukan antisipasi sejak dini.

Terlebih, intuisi dan emosi lebih banyak berperan dalam menerima dan membentuk opini publik ketimbang mengecek kebenaran dan mendorong untuk berpikir kritis.

Dalam bukunya, Media, Politics and Network Society yang ditulis, Robert Hassan (2004) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi kapitalisme telah menyebabkan kelompok masyarakat madani menjadi terhegemoni. Sebab, mereka menjadi target pasar bagi kekuatan industri (Baudrillard, 2006).

Keterlibatan anak muda di media sosial perlu secara masif untuk bisa merebut serta menaklukan narasi publik, melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, adu domba, bias jender, perundungan, dan politik yang memecah belah.

Pesan yang selalu diingatkan oleh praktisi bisnis terkemuka Indonesia ini kepada anak muda “Bangun komunikasi publik yang beradab karena ruang publik itu adalah ruang kita bersama. Kedepankan etika dan moralitas untuk menciptakan pemilu berintegritas!”.