Kronologi Demokrat Tuding Anies-Nasdem Sepihak Gandeng Cak Imin Jadi Bacawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memaparkan kronologi kemelut terkait kabar bakal calon presiden Anies Baswedan secara sepihak dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Menurut Rifky, keterlibatan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dimulai ketika Anies dan sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu pada 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.

Saat itu, kata Rifky, Anies mengajak AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-
Cawapres 2024-2029, dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, dan AHY
membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS.

Baca juga: Demokrat Tuding Surya Paloh Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Nasdem: Enggak Ngerti

Setelah itu, lanjut Rifky, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan pada 14 Februari 2023, dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kesepakatan.

Isi kesepakatan itu adalah penetapan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres, memberikan bakal capres mandat untuk menentukan bakal cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan bakal capres-bakal cawapres dideklarasikan, bakal capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik, dan membentuk sekretariat KPP.

"Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, 'Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'," kata Rifky.

Alhasil, kata Rifky, atas persetujuan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem maka Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai bakal cawapres pada 14 Juni 2023.

Baca juga: Demokrat Tak Terima Duet Anies-Cak Imin, PKS Pilih Husnuzan Dulu

"Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan," ujar Rifky.

Selain itu, kata Rifky, Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh
risiko untuk menjadi pendampingnya.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ucap Rifky.

Partai Demokrat kemudian mendesak Anies supaya segera mendeklarasikan bakal cawapres karena merosotnya elektabilitas.

Rifky mengatakan, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Baca juga: Duet Anies-Muhaimin, PKS Diprediksi Tetap Dukung, Demokrat Akan Evaluasi Total

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," papar Rifky.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ujar Rifky.