Jokowi Sebut Inflasi di Indonesia Terkendali, Lebih Baik dari Argentina hingga Amerika Serikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, inflasi atau kenaikan harga di Indonesia berada di angka 3,08 persen pada Juli 2023, atau masih dianggap terkendali.

Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Kita tahu inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa," kata Jokowi dalam sambutannya.

Baca juga: Menjaga Inflasi Tetap Rendah pada 2024

Jokowi menuturkan, capaian Indonesia itu jauh lebih baik dari sejumlah negara besar.

Ia mengatakan, inflasi di Argentina mencapai 113 persen, Turki sebesar 47 persen, India dengan 7,3 persen, Uni Eropa dengan 5,3 persen, dan Amerika Serikat sebesar 3,2 persen.

"Kita 3,08 (persen). Jadi inflasi ini penting, percuma pertumbuhan (ekonomi) kita misalnya 5 (persen) tapi inflasinya 9 (persen), tekor," kata Jokowi.

Jokowi pun memamerkan strategi pengendalian inflasi di Indonesia yang menurutnya berbeda dengan negara-negara kebanyakan.

Ia menuturkan, negara lain biasanya hanya mengendalikan inflasi lewat kebijakan suku bunga dan nilai tukar yang diatur oleh bank sentral negara masing-masing.

"Kita tidak, kita kombinasi. ada kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang lulusan dari Harvard, Stanford, Penssylvania University, enggak ada tim pengendali inflasi itu, ini ilmu lapangan," ujar Jokowi.

Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji ASN Tidak akan Mendongkrak Inflasi

Jokowi mengatakan, kebijakan moneter yang diterapkan di banyak negara sesungguhnya tidak cukup untuk menekan harga yang melambung karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik. Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga, tapi distribusi barangnya terganggu karena jalan rusak semuanya tidak ada artinya," kata dia.

"Jadi ini kombinasi antara moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung," imbuh Jokowi.