Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Wapres Sindir Ridwan Kamil Sibuk dengan Pencapresan sehingga Jabar Belum Punya KDEKS

Kompas.com - 30/08/2023, 23:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Menurut Ma'ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS). Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dalam acara Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

Ma'ruf Amin mengatakan, dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS.

Baca juga: Prabowo: Cari Wapres Tidak Ringan, Bisa Enggak Kita Ubah Jadi 4?

Ia menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.

"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujarnya.

Baca juga: Wapres Kukuhkan KDEKS 5 Provinsi, Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Semakin Berkembang

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang dianggap berpotensi untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres.

Tingkat elektabilitas Ridwan Kamil berada di tiga besar bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Ridwan Kamil diketahui akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023.

Baca juga: Survei LSI: Erick Thohir, Sandiaga, dan Ridwan Kamil Dianggap Paling Cocok Jadi Cawapres Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com