Polri Targetkan Direktorat Siber di 9 Polda Terbentuk Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merencanakan membentuk Direktorat Siber di sembilan jajaran kepolisian daerah (polda).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menargetkan direktorat baru di sembilan polda itu terbentuk pada tahun ini

"Insya Allah di tahun ini mudah-mudahan," kata Adi Vivid di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Polri Bakal Kembangkan Direktorat Siber di 9 Polda Rawan

Adi Vivid mengatakan, pembentukan sembilan direktorat siber tersebut diharapkan bisa membantu membuat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan semakin lancar dan kondusif.

Apalagi, menurutnya, menjelang pemilu biasanya banyak pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian.

"Karena memang apalagi menjelang pemilu sudah banyak berita-berita tentang hate speech (ujaran kebencian) yang benar-benar kita kawal bagaimana direktorat siber ini bertanggung jawab terhadap ruang digital di negara Indonesia ini supaya ramah, aman, dan nyaman dan tidak mengganggu pelaksanaan perhelatan pemilu 2024," ujarnya.

Baca juga: Polri Bakal Bentuk Direktorat Siber di 9 Polda

Adapun sembilan direktorat baru itu akan dibentuk di jajaran Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah.

Kemudian, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Papua.

Menurut Adi Vivid, proses pembentukan direktorat baru itu sedang diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

"Artinya gini Polri kan tidak sendirian mengajukan usulan tersebut sampai saat ini usulan tersebut masih di Menpan RB jadi kita masih menunggu keputusan dari Menpan RB," kata Adi Vivid.

Baca juga: Kabareskrim Minta Direktorat Siber Polri Selidiki Insiden Blackout

Sebelumnya, informasi pembentukan Direktorat Siber di sembilan polda disampaikan Karo Wassidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan.

Iwan mengatakan, pembentukan direktorat siber dilakukan karena cara yang digunakan pelaku juga beragam serta memudahkan penyidik bergerak cepat menanggapi laporan dan pengaduan dari masyarakat.

"Sehingga nanti ada pengembangan terhadap direktorat siber di beberapa wilayah. Ke depan mungkin di Indonesia dibentuk di sembilan wilayah yang kita melihat wilayah itu cukup banyak kejahatan-kejahatan siber," kata Iwan dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang dikutip dari kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Senin (21/8/2023) lalu.