Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rudi Hartono
Penulis Lepas dan Peneliti

Penulis lepas dan pendiri Paramitha Institute

Koalisi Gemuk Bukan Kunci Kemenangan di Pilpres

Kompas.com - 30/08/2023, 11:28 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kedua, tidak ada pengikat ideologis antara elite partai dengan massa pemilih. Hampir semua parpol di Indonesia tak punya pijakan ideologi yang kuat. Sebagian besar hubungan elite dan massa dibentuk oleh jejaring patron-klien.

Tanpa pengikat ideologis, para elite partai tak punya kapasitas untuk menggerakkan massa pemilih secara konsensual.

Sementara patron-klien butuh biaya untuk merawatnya, baik politik uang maupun pembajakan program sosial negara untuk disiramkan ke bawah.

Ketiga, tingkat kepercayaan (trust) pemilih terharap parpol sangat rendah. Dari berbagai survei, parpol selalu menjadi lembaga politik yang paling tidak dipercaya publik.

Merujuk survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2023, parpol menempati urutan paling bawah lembaga yang dipercaya oleh publik dengan persentase hanya 65,2 persen. Bahkan, pada 2017, persentasenya sempat 39,2 persen.

Tentu saja, rendahnya tingkat kepercayaan menciptakan jarak yang jauh antara parpol dan rakyat. Parpol tidak memiliki daya tarik politik bagi sebagian besar rakyat.

Tidak mengherankan, pada setiap Pemilu, pemilih lebih mengutamakan figur ketimbang Parpol.

Survei Poltracking Indonesia pada Mei 2022, misalnya, menunjukkan masyarakat cenderung memilih figur personal (51,4 persen) ketimbang parpol (14,5 persen).

Keempat, pengambilan keputusan politik partai, termasuk soal koalisi dan dukungan Pilpres, seringkali tidak melalui proses yang demokratis dan partisipatif. Seringkali keputusan politik strategis tidak mendengar aspirasi dari bawah.

Akibatnya, belum tentu semua struktur partai maupun kadernya tegak lurus dengan keputusan pucuk pimpinannya. Ada banyak presedennya di setiap Pemilu maupun Pilkada.

Tak bisa dipungkiri, koalisi gemuk berpotensi menarik pemilih dari berbagai latar belakang. Selain itu, koalisi gemuk juga menjanjikan stabilitas politik dan pemerintahan yang efektif ketika berhasil berkuasa.

Namun, koalisi gemuk juga menyimpan bahaya, seperti mayoritarianisme presidensial, matinya check and balance, dan politik kartel. Semoga saja tidak demikian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com