Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Urusan Politik 2024 Ganggu Stabilitas Ekonomi Kita

Kompas.com - 29/08/2023, 16:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, persoalan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 jangan sampai membuat stabilitas ekonomi dalam negeri terganggu.

Presiden mengingatkan, jika ekonomi nasional terganggu, maka akan sulit untuk mengembalikan pada posisi baik. Sebab saat ini kondisi ekonomi global masih serba tidak pasti.

"Saya selalu menyampaikan, jangan sampai urusan politik pada 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit, kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) 2023 yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana dilansir siaran YouTube Podcast JAMAN, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Luhut Ditunjuk Jokowi Pimpin Penanganan Polusi Udara di Jakarta

Dengan demikian, Jokowi berpesan, untuk urusan Pemilu 2024 sebaiknya semua pihak tidak tergesa-gesa.

Menurutnya, baik rakyat maupun pemerintah harus tetap bekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, saat ini belum ada kepastian koalisi parpol menjelang pemilu. Sebab, Jokowi menilai "atraksi politik" belum tuntas. 

"Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri, sana-sini saya melihat masih. Saya enggak tahu, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini Jadi masih ngalor-ngidul," jelas Jokowi.

"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju endak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, calon wakil presiden (cawapres) nya siapa juga belum jelas," ujarnya.

Baca juga: Said Abdullah: Jangan Benturkan Ibu Mega dan Pak Jokowi, Enough is Enough

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan soal kondisi dunia yang disebutnya mengalami kesulitan.

Jokowi mengatakan, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang sudah berstatus maju saat ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi serta inflasi.

"Harga-harga semuanya membubung tinggi. Bahkan ada satu negara di Eropa yang sekarang ini harga energinya, harga listrik, gas, harga bensin sampai naiknya 700 persen. Bayangkan naik 700 persen, di sini naik 10-15 persen demonya tiga bulan. Itu 700 persen coba mau demo berapa tahun," jelasnya.

"Kita ini patut bersyukur betul bahwa inflasi masih kita kendalikan diangka 3,1. Pertumbuhan ekonomi kita juga di kuartal kedua kemarin masih tumbuh 5,17 persen, termasuk 3 terbaik dunia," ungkap Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi Jelang Pilpres 2024

Dia menambahkan, di antara negara-negara G20 saat ini, hanya Indonesia, India dan China yang kondisi ekonominya baik.

"Yang lain-lain sangat berat. Sekali lagi, dunia penuh tantangan baik itu krisis pangan, krisis energi, baik geopolitiknya," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com