Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VIII Sambut Baik Wacana Larangan Haji Lebih dari Satu Kali

Kompas.com - 29/08/2023, 15:57 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut positif wacana untuk melarang ibadah haji lebih dari satu kali.

Usulan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu.

“Larangan tersebut harus dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada warga muslim yang lain yang saat ini jumlahnya hampir 5 juta yang menunggu untuk berangkat haji,” ujar Ace di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Menko PMK Klaim MUI dan PBNU Sambut Baik Wacana Haji Sekali Seumur Hidup

Ia mengatakan, warga muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji mesti memberikan kesempatan pada yang lain.

Bagi Ace, masyarakat yang belum pernah menjalankan haji harus diberi prioritas.

Sementara itu, bagi pihak yang sudah pernah menjalankan ibadah tersebut bisa kembali ke Mekkah dengan ibadah umrah.

“Saya kira wacana terkait hal tersebut di Komisi VIII sendiri saat ini sudah masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) yaitu revisi terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah,” tuturnya.

“Saya kira ini menjadi pertimbangan oleh kita untuk kemudian dibahas menjadi salah satu materi bersama,” imbuh dia.

Baca juga: Menko PMK soal Haji Berkali-kali: Sekali Seumur Hidup Cukup

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, lebih baik ada larangan untuk menjalankan ibadah haji lebih dari satu kali.

Ia menuturkan, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu hanya satu kali.

Muhadjir pun meminta masyarakat yang sudah pergi haji memberikan kesempatan pada yang belum pernah menjalankan ibadah tersebut sama sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com