Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Belajar dari China Tekan 40 Persen Polusi dalam 7 Tahun

Kompas.com - 29/08/2023, 11:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berupaya menangani polusi udara dengan belajar dan melihat praktik pengendalian polusi di China.

Berdasarkan bahan paparan Budi yang diterima Kompas.com, Selasa (29/8/2023), China berhasil menurunkan 40 persen polusi udara dalam 7 tahun. Bahkan, pencapaian China dalam 7 tahun setara dengan 24 tahun pengendalian polusi udara di Amerika Serikat.

Tercatat, ada tiga wilayah yang menjadi fokus China dalam menangani polusi udara di negaranya.

Baca juga: Kurangi Polusi, London Tarik Biaya untuk Kendaraan Tua

"Prioritas RRT: 3 regional sumber polusi utama. Yangize River Delta; Beijing, Tianjin-Hebei region; dan Pearl River Delta," tulis paparan tersebut yang didapat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Setidaknya, ada 4 cara yang dilakukan China dalam mengendalikan polusi. Pertama, Beijing memasang sekitar 1.000 alat monitor kualitas udara dengan harga murah untuk memantau hotspot polusi.

Di tiga wilayah regional yang menjadi fokus, ada sekitar 5.000 alat monitor kualitas udara yang dipasang.

Baca juga: Heru Budi: Kasus Ispa di Jakarta Naik 31 Persen Akibat Polusi, Banyak Pasien Balita

Kedua, jika terdeteksi hotspot polusi, mobile reference monitor diterjunkan ke lokasi untuk analisis mendalam sumber polutan.

Ketiga, China juga melakukan analisis udara secara terpusat. Dan keempat, analisis kualitas udara itu diinformasikan ke publik melalui televisi, broadcast, website, koran, aplikasi ponsel, Weibo, hingga WeChat.

Di sisi lain, ada pula lima strategi pengendalian polusi berbasis data sumber polutan, yaitu pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, serta penurunan risiko dan dampak kesehatan.

Baca juga: Pro Kontra Penyemprotan Air untuk Tangani Polusi Udara Jakarta

Penanganan polusi di Indonesia

Untuk menangani polusi di dalam negeri, Kemenkes bakal menyebar 674 unit alat sensor pengukur kualitas udara ke puskesmas-puskesmas di Jabodetabek.

Rinciannya, 333 unit di DKI Jakarta, 44 unit di Kabupaten Tangerang, 39 unit di Kota Tangerang, 38 unit di Kota Depok, 25 unit di Kota Bogor, 101 unit di Kabupaten Bogor, 48 unit di Kota Bekasi, dan 46 unit di Kabupaten Bekasi.

Kemarin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya masih memproses dan menyiapkan penyebaran sensor tersebut.

Baca juga: Atasi Polusi Udara di Jakarta, DLH DKI Jalankan Tiga Strategi

"Kita masih proses. Jadi sambil menunggu, itu kita punya namanya sanitarian kit yang bisa untuk mengukur polusi udara juga. Tapi itu masih manual," kata Maxi dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Sejalan dengan itu, Kemenkes juga membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara (PPRPU) untuk menangani polusi udara pada tanggal 14 Agustus 2023.

Adapun pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1625/2023 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: LRT Jabodebek dan Misi Mengurangi Polusi Udara

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com