Menkes Belajar dari China Tekan 40 Persen Polusi dalam 7 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin berupaya menangani polusi udara dengan belajar dan melihat praktik pengendalian polusi di China.

Berdasarkan bahan paparan Budi yang diterima Kompas.com, Selasa (29/8/2023), China berhasil menurunkan 40 persen polusi udara dalam 7 tahun. Bahkan, pencapaian China dalam 7 tahun setara dengan 24 tahun pengendalian polusi udara di Amerika Serikat.

Tercatat, ada tiga wilayah yang menjadi fokus China dalam menangani polusi udara di negaranya.

"Prioritas RRT: 3 regional sumber polusi utama. Yangize River Delta; Beijing, Tianjin-Hebei region; dan Pearl River Delta," tulis paparan tersebut yang didapat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Setidaknya, ada 4 cara yang dilakukan China dalam mengendalikan polusi. Pertama, Beijing memasang sekitar 1.000 alat monitor kualitas udara dengan harga murah untuk memantau hotspot polusi.

Di tiga wilayah regional yang menjadi fokus, ada sekitar 5.000 alat monitor kualitas udara yang dipasang.

Kedua, jika terdeteksi hotspot polusi, mobile reference monitor diterjunkan ke lokasi untuk analisis mendalam sumber polutan.

Ketiga, China juga melakukan analisis udara secara terpusat. Dan keempat, analisis kualitas udara itu diinformasikan ke publik melalui televisi, broadcast, website, koran, aplikasi ponsel, Weibo, hingga WeChat.

Di sisi lain, ada pula lima strategi pengendalian polusi berbasis data sumber polutan, yaitu pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, serta penurunan risiko dan dampak kesehatan.

Penanganan polusi di Indonesia

Untuk menangani polusi di dalam negeri, Kemenkes bakal menyebar 674 unit alat sensor pengukur kualitas udara ke puskesmas-puskesmas di Jabodetabek.

Rinciannya, 333 unit di DKI Jakarta, 44 unit di Kabupaten Tangerang, 39 unit di Kota Tangerang, 38 unit di Kota Depok, 25 unit di Kota Bogor, 101 unit di Kabupaten Bogor, 48 unit di Kota Bekasi, dan 46 unit di Kabupaten Bekasi.

Kemarin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya masih memproses dan menyiapkan penyebaran sensor tersebut.

"Kita masih proses. Jadi sambil menunggu, itu kita punya namanya sanitarian kit yang bisa untuk mengukur polusi udara juga. Tapi itu masih manual," kata Maxi dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Sejalan dengan itu, Kemenkes juga membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara (PPRPU) untuk menangani polusi udara pada tanggal 14 Agustus 2023.

Adapun pembentukan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/Menkes/1625/2023 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Salah satu rencana strategis komite tersebut, yaitu mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) dalam bentuk menyiarkan hasil pemantauan udara yang diintegrasikan dengan aplikasi Satu Sehat.

Nantinya, masyarakat akan menerima notifikasi itu di ponsel masing-masing, sekaligus dengan imbauan maupun apa yang perlu dilakukan saat polusi udara memburuk.

"Mengembangkan sistem peringatan dini terintegrasi yang nantinya data polutan baik dari kementerian terkait dan Kemenkes, nanti terintegrasi dengan Satu Sehat, masyarakat bisa langsung ter-warning. Kondisi ini tidak sehat dan apa yang mesti dilakukan," kata Ketua Komite PPRPU, Agus Dwi Susanto di kesempatan yang sama.

Agus menuturkan, pengembangan sistem peringatan dini merupakan salah satu dari empat rencana strategis komite setelah dibentuk. Keempat rencana strategis tersebut, meliputi deteksi, penurunan risiko kesehatan, pengendalian emisi dan debu, serta adaptasi.

Sebagai langkah deteksi, komite bakal memasang sensor udara wilayah PM 2,5 tertinggi prioritas di rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan pasar dengan target tersebar di 18 kota di 11 provinsi.

Sementara itu, penurunan risiko kesehatan meliputi pengembangan sistem peringatan deteksi dini, serta edukasi kepada masyarakat. Adapun adaptasi meliputi kajian terhadap polusi udara dan kesehatan antara perguruan tinggi dan para ahli.

"Yang pengendalian emisi kendaraan, industri, pembatasan pembakaran sampah dan terkait dengan emisi, itu menjadi domain kementerian terkait. Tentunya dikoordinasi kementerian pada rapat di tingkat kementerian," ucap Agus.