Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Sistem Pendidikan Indonesia, Anies: Banyak PR, tapi Tak Usah Salahkan Siapa Pun, Kita Perbaiki...

Kompas.com - 27/08/2023, 06:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengkritik sistem pendidikan Indonesia yang belum sempurna.

Kritikan tersebut disampaikan saat dia menghadiri Jakarta Melayu Festival di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (26/8/2023) malam.

Anies mengatakan, masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan di Indonesia.

"Wah, (kondisi pendidikan sekarang) masih banyak PR, masih banyak PR. Tapi jangan pernah pesimistis, jangan pernah pesimistis," kata Anies.

Baca juga: Kutip Kata-kata Bung Hatta, Anies Sebut Guru Bukan Cuma Pengajar, tapi Juga Pemimpin

Anies lantas menyebut tiga hal yang perlu dibenahi.

Pertama, soal akses pendidikan. Ia membayangkan, setiap anak yang lahir di Indonesia bisa mendapat pendidikan hingga tuntas minimal sampai sekolah menengah atas (SMA).

Sebab, anak-anak memerlukan bekal pendidikan yang cukup untuk bisa bekerja dan berkarya.

"Hari ini masih belum, jumlah bangku SD kelas 1 beda dengan SMP kelas 1, beda dengan SMA kelas 1. Saya melihat penting sekali untuk memastikan bahwa jumlah bangku itu sama," tutur Anies.

Kedua, kualitas guru harus diperbaiki. Mantan rektor Universitas Paramadina ini menuturkan, setiap guru harus sadar bahwa perannya sangat penting.

Baca juga: PKS: Sikap Kami Loud and Clear Mendukung Anies Capres

Guru bukan hanya bertugas mengajari murid, tapi juga harus bisa menginspirasi. Guru juga harus bisa menggerakkan, karena posisinya adalah pemimpin di depan anak didiknya.

"Mutu itu adalah perbaikan dengan kualitas gurunya. Dan peningkatan terus-menerus ada perbaikan di sisi materi-materinya. Kira-kira itu garis besarnya. Sama kualitas kepemimpinan kepala sekolah," tutur Anies.

Meski banyak PR yang harus diperbaiki, Anies menyatakan tidak menyalahkan siapa pun.

Ia pun tidak memungkiri, sistem pendidikan yang ada saat ini merupakan hasil dari perbaikan demi perbaikan sebelumnya.

"Kita syukuri kemajuan, kita perbaiki kekurangan, dan tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Lakukan hal yang bisa kita kerjakan," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com