Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Anggarkan Rp 422,7 Triliun untuk Proyek Infrastruktur 2023-2024, Termasuk IKN

Kompas.com - 16/08/2023, 16:16 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah bakal menganggarkan Rp 422 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023-2024.

Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar 422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas,” kata Jokowi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bakal difokuskan untuk membangun jaringan irigasi.

“Peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer sekunder dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujar Jokowi.

Baca juga: Ditanya Apakah Upacara HUT RI Tahun Depan Digelar di IKN, Istana: Presiden Akan Sampaikan Langsung

Terakhir, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, dana infrastruktur itu juga dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN,” kata Jokowi.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah memang mengalokasikan pembangunan IKN diambil dari APBN 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," kata Sri Mulyani pada 16 Januari 2023.

Baca juga: Istana Ungkap Upacara HUT Ke-78 RI Juga Digelar di IKN, Dipimpin Kepala Otorita

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com