Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Fotonya yang Dipasangkan dengan Capres di Baliho, Jokowi: Sudah Nasib...

Kompas.com - 16/08/2023, 11:09 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, posisinya kerap dimanfaatkan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, fotonya banyak dipakai di baliho-baliho dan dipasangkan dengan bakal calon presiden (bacapres) tertentu.

“Walaupun saya paham, ini sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa. Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana,” ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Jokowi: Ada yang Bilang Saya Bodoh, Planga-plongo, Firaun, Ndak Apa-apa, Saya Terima

Ia mengaku banyak melihat baliho itu terpampang ketika berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia.

Bahkan, di tingkat desa pun, Jokowi menemukan fotonya dipakai untuk bahan sosialisasi bacapres tertentu.

“Saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A eh ada, ke kota B, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat ada juga,” tutur dia disambut gelak tawa peserta sidang.

Baca juga: Baju Adat Tanimbar yang Dipakai Jokowi di Sidang Tahunan MPR Punya Filosofi Persatuan

Meski begitu, Jokowi mengaku tak keberatan. Ia malah mempersilahkan fotonya untuk dipakai.

“Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira, menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com