Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenhan Pastikan Kontrak 2 Pesawat Airbus A400M Terus Diproses

Kompas.com - 15/08/2023, 14:16 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan RI M Herindra memastikan kontrak pembelian dua pesawat Airbus A400M terus diproses.

Diketahui, Indonesia memesan dua unit pesawat angkut pabrikan Airbus Group dari Perancis itu.

“Kita sudah kontrak dan sudah dalam proses, kita menunggu untuk delivery-nya. Kita sudah kontrak dua buah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera mendapatkan pesawat tersebut,” kata Herindra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Densus 88: Karyawan KAI Tersangka Teroris Berencana Aksi “Amaliyah” ke Mako Brimob dan Markas TNI

Kementerian Pertahanan RI telah menandatangani kontrak pemesanan dua pesawat Airbus A400M untuk TNI Angkatan Udara (AU).

Kontrak yang ditandatangani di sela-sela acara Dubai Airshow, November 2021, tersebut berlaku efektif pada 2022.

Kemenhan RI juga menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk akuisisi empat unit A400M pada masa mendatang.

Baca juga: 2 Kapal Pemburu Ranjau Resmi Masuk Jajaran TNI AL, Prabowo dan KSAL Tekankan Pentingnya Harwat

Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen memodernisasi pesawat angkut tipe Hercules. Pesawat Hercules yang tua dan rusak akan diganti yang baru.

“Kita akan mengganti semua alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang sudah rusak dengan alutsista yang baru,” ujar Herindra.

Kemenhan memesan lima unit pesawat Super Hercules tipe J, yakni C-130J-30, dari pabrikan Lockheed Martin, Amerika Serikat, untuk menggantikan secara bertahap pesawat Hercules C-130B yang akan dipensiunkan.

Baca juga: 2 Kapal Pemburu Ranjau Resmi Masuk Jajaran TNI AL, KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732

Pesawat Super Hercules C-130J-30 ketiga pesanan Indonesia telah diserahkan Wamenhan kepada Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsekal Madya A Gustaf Brugman untuk dioperasikan TNI AU.

Dijadwalkan, pesawat keempat dan kelima akan tiba pada Oktober 2023 dan Januari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com