Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Indonesia Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Belanda Tepat di Peringatan Hari Kemerdekaan

Kompas.com - 14/08/2023, 17:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia pernah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada 17 Agustus 1960 atau tepat ketika bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya ke-15.

Pangkal permasalahan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik ini karena Belanda tak mau menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia.

Dikutip dari laman Kemlu.go.id, pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pada 17 Agustus 1960 disusul dengan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat.

Guna melancarkan operasi militer besar-besaran ini, Indonesia juga melancarkan berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dari China, Uni Soviet, hingga Yugoslavia.

Baca juga: Kisah Kapal Selam Tjandrasa Sukses Susupkan Pasukan RPKAD ke Teluk Tanah Merah

Di saat bersamaan, ketika Belanda terus bersikeras mempertahankan Irian Barat, Indonesia berlahan mulai mempertebal kekuatan militernya.

Persenjataannya pun terbilang sangat modern di era itu. Saat itu, Indonesia mendatangkan puluhan pesawat pengebom Toplev Tu-16 hingga 12 kapal selam kelas Whiskey dari Uni Sovet.

Selain itu, AURI juga mengoleksi 49 pesawat MiG-17 Fresco. Ada juga P-51 Mustang, Il-28 Beagle, B-25 Mitchell, B-26 Invader, C-47 Dakota serta C-130 Hercules.

Presiden Sukarno akhirnya mengeluarkan perintah "Tri Komando Rakyat" atau Trikora pada 19 Desember 1961 untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda.

Dalam pelaksanaannya, Mayor Jenderal Soeharto dipercaya menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Komando Mandala Pembebasan Irian ini membawahi unsur Komando Mandala Darat yang dipimpinnya, Komando Mandala Laut dipimpin oleh Laksamana Sudomo, dan Komando Udara dipimpin oleh Komodor Leo Watimena.

Dikutip dari laman hmsoeharto.id, pada Januari 1962, Soeharto dipercaya menjabat Deputi Wilayah Indonesia Timur menggantikan Mayor Jenderal Ahmad Yani. Ia merangkap sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat.

Baca juga: Kisah Pesawat Pengebom Tu-16 AURI Lolos Kejaran Jet Javelin Inggris

Selanjutnya, Soeharto mendirikan Markas Besar Komando Mandala di Ujung Pandang yang kini bernama Makassar.

Dalam pelaksanaannya, Soeharto mengeluarkan perintah kepada seluruh elemen yang terlibat dalam pembebasan Irian Barat.

Ia meminta supaya bendera Merah Putih harus berkibar di Irian Barat tepat pada 17 Agustus 1962 lewat operasi yang diberi sandi Operasi Jayawijaya. Operasi ini menjadi operasi militer terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Operasi pembebasan ini diperkirakan memakan waktu lima hari. Hari
H operasi pun ditentukan pada 12 Agustus 1962 dengan hari pendaratan di Biak.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com