Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Paparkan Tipu Daya Pinjol Ilegal, Gobel: Waspada, Mereka Manfaatkan Tokoh dan Aparat

Kompas.com - 10/08/2023, 21:17 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Gobel lalu memanggil salah satu peserta dan bertanya mengapa ibu tersebut mencari stiker tersebut.

Ibu itu menjawab karena iming-iming tiket berhadiah itu disampaikan Rachmat Gobel sehingga jadi percaya. 

Baca juga: Gobel Ajak Perantau Asal Gorontalo Bangun Kampung Halaman

Gobel pun menjawab, penipuan investasi bodong maupun pinjol ilegal juga memanfaatkan para tokoh sebagai pemancingnya.

“Begitu cara bekerja penipu. Mereka menggunakan oknum aparat, oknum tokoh masyarakat, oknum pejabat, dan sebagainya,” jelasnya. 

Gobel menjelaskan, beberapa waktu lalu ada seorang tokoh di Gorontalo yang membagikan uang sambil mengendarai kendaraan mewah. 

Orang itu mencitrakan dirinya sukses berkat ikut investasi bodong robot trading maupun perdagangan valuta asing (valas). 

“Orang itu akhirnya ditangkap sebagai penipu,” katanya.

Baca juga: Buka Bersama dengan Janda Pejuang, Rachmat Gobel: Budaya Gorontalo Banyak Lahirkan Tokoh Besar

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, masyarakat harus mengecek legalitas lembaga-lembaga pinjol tersebut di OJK. 

“Ada aplikasinya dan fasilitasnya secara online. Atau bisa tanyakan langsung ke OJK,” katanya. 

Selain itu, katanya, masyarakat harus memahami bahwa tidak ada sesuatu yang baik, dapat diperoleh dengan instan dan mudah. 

“Semua harus berkeringat, melalui proses, dan usaha keras dan ulet. Jadi, mari kita bekerja keras dan kerja cerdas di bidangnya masing-masing,” ujarnya

Pada kesempatan itu, Gobel mengingatkan bahwa Gorontalo merupakan provinsi berjuluk Serambi Madinah. Jadi seharurnya agama sudah menjadi bagian yang melekat pada setiap warganya.

"Jadi, mestinya sudah paham bahwa pinjol ilegal itu hukumnya haram,” katanya

Baca juga: Buka Peluang Investasi, Rachmat Gobel Jelaskan Pembangunan IKN di Hadapan Parlemen Hungaria

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com