Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jawab Kritik Faisal Basri soal Hilirisasi

Kompas.com - 10/08/2023, 13:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjawab kritik ekonom senior Faisal Basri yang menyebut kebijakan hilirisasi industri hanya menguntungkan China.

Jokowi menyatakan, kebijakan hilirisasi industri justru meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam Indonesia, seperti nikel yang melonjak menjadi Rp 510 triliun setelah pemerintah menyetop ekspor nikel mentah.

"Hitungan dia bagaimana, kalau hitungan kita ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp 510 triliun," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Jokowi menuturkan, dengan meningkatnya nilai ekspor tersebut, pemerintah akan mendapat pemasukan yang lebih besar.

Baca juga: Faisal Basri Nilai Program Hilirisasi RI Hanya Menguntungkan China

Ia menyebutkan, ada banyak pintu pemasukan yang diterima negara, antara lain, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan karyawan, royalti, bea ekspor serta penerimaan negara bukan pajak.

"Bayangkan saja, kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun gede mana?" kata Jokowi.

Sebelumnya, Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi yang menjadi kebanggaan pemerintah Indonesia hanya mendukung industrialisasi di China saja.

Untuk itu, sudah semestinya pemerintah melakukan strategi industrialisasi, dan bukan hanya sekedar melakukan kebijakan hilirisasi.

"Sayangnya tidak ada namanya strategi industrialisasi, yang ada adalah kebijakan hilirisasi," ujar Faisal dilansir Kontan.co.id, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: Freeport Berencana Gugat Pemerintah soal Bea Ekspor, Jokowi: Hilirisasi Jalan Terus

Menurut dia, industrialisasi bisa membuat struktur perekonomian lebih kuat dan sektor industri bisa meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Sementara, hilirisasi hanya sekadar mengubah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) atau feronikel yang 99 persennya diekspor ke China.

"Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Luar biasa," katanya.

Untuk itu, Faisal menilai bahwa produk turunan nikel masih bisa dimaksimalkan lagi pengolahannya, lantaran saat ini Indonesia hanya merasakan 10 persen dari nilai tambah tersebut.

"Sungguh hilirisasi itu kita tidak dapat banyak, maksimal 10 persen. 90 persennya lari ke China," tegas Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com