Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Lanjutkan Gelar Perkara Dugaan TPPU Panji Gumilang, Rabu 16 Agustus

Kompas.com - 09/08/2023, 18:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim) Polri akan melanjutkan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, hingga penggelapan dana di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pada Rabu (16/8/2023) pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, gelar pekara hari ini, Rabu (9/8/2023), ditunda dan dilanjutkan pekan depan, lantaran penyidik masih memerlukan keterangan saksi lainnya.

“Dibutuhkan adanya penambahan keterangan saksi dan dokumen yang harus dilengkapi, sehingga gelar perkara memutuskan untuk waktu yang paling dekat minggu depan akan dilaksanakan gelar perkara lanjutan,” kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: Polri Akan Gelar Perkara Kasus TPPU Terkait Panji Gumilang Hari Ini

Sedianya, gelar perkara digelar penyidik Dittipideksus pada Rabu (9/8/2023), hari ini. Gelar perkara dilakukan guna menaikkan kasus ke tahap penyidikan.

Whisnu menjelaskan, proses gelar perkara yang berlangsung hari ini turut dihadiri oleh jajaran dari luar Bareskrim di antaranya Itwasum hingga Divisi Propam Polri.

Hal itu dimaksudkan untuk mengawasi agar proses penyidikan yang dilakukan Dittipideksus sudah benar dan sesuai dengan aturan.

“Proses gelar perkara yang cukup lama tadi, sekitar delapan jam, kita melakukan adu argumentasi dan disimpulkan dibutuhkan waktu yang cukup untuk bisa membuktikan bahwa perkara tersebut adalah perkara tindak pidana,” imbuhnya.

Menurut Whisnu, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari 18 saksi di tahap penyelidikan ini. Sebab, penyidik Dittipideksus telah memanggil 37 orang saksi, namun baru 19 saksi yang memenuhi panggilan

Dia menambahkan, beberapa saksi yang akan diperiksa itu adalah sejumlah saksi dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), dari beberapa masyarakat yang mengirimkan dana ke Ponpes Al Zaytun, serta dari pihak Kementerian Agama.

“Ini masih menunggu kehadiran mereka akan datang di hari Kamis dan Jumat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan tindak pidana TPPU, korupsi hingga penggelapan itu terkait pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana zakat di Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: Polri Akan Gelar Perkara Kasus TPPU Terkait Panji Gumilang Hari Ini

Penyidik Dittipideksus Bareskrim telah memeriksa Panji Gumilang di tahap penyelidikan kasus dugaan TPPU di Ponpes Al Zaytun.

Pemeriksaan terhadap Panji digelar pada Selasa (8/8/2023) lalu selama delapan jam. Usai diperiksa, Whisnu Hermawan mengungkapkan pola dugaan transaksi TPPU yang diduga dilakukan Panji Gumilang.

"Kami melakukan proses penelitian bahwa ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang baik secara struktur atau diputarbalikkan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana," kata Whisnu di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Menurut Whisnu, dalam pemeriksaan Panji selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), termasuk Ponpes Al Zaytun, menyampaikan bahwa setiap transkasi dilakukan berdasarkan perintahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com