Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Beri Keleluasaan Yenny untuk Pikirkan Tawaran Jadi Bacawapres Anies

Kompas.com - 08/08/2023, 12:45 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberikan keleluasaan pada putri mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, untuk berpikir terkait tawaran menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sampai saat ini komunikasi Nasdem dan Yenny terjalin dengan baik.

“Ya biarlah dia melakukan tahapan-tahapan yang menurut dia perlu dilakukan, tidak terburu-buru,” ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Nasdem Ungkap Anies Cari Bakal Cawapres yang Bisa Dongkrak Suara di Jateng dan Jatim, Usul Khofifah atau Yenny Wahid

Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memastikan Anies tidak salah pilih pendamping.

Ali mengatakan, Yenny menjadi salah satu figur yang dianggap bisa membawa kemenangan untuk Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Menurut saya, menurut kami, (Yenny) memiliki kualifikasi untuk (jadi bacawapres) itu ya. Dia NU (Nahdlatul Ulama), dia Jawa Timur, seperti Gus Dur, dia plural,” tuturnya.

Terakhir, ia menekankan bahwa proses penentuan bacawapres dari figur luar koalisi tidak bertujuan menyingkirkan kandidat tertentu.

Baca juga: Masuk Bursa Cawapres Anies dan Ganjar, Yenny Wahid: Kalau Sudah Nyambung, Pasti Akan Deklarasi

Ali mengeklaim, upaya tersebut dilakukan untuk mencari pendamping Anies yang terbaik, yang bisa memberikan peluang kemenangan tertinggi.

“Semua bukan untuk menyingkirkan orang, tapi untuk Indonesia lebih baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Yenny mengaku mendapatkan dua tawaran untuk menjadi bacawapres. Tawaran pertama datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadi pendamping Ganjar.

Kemudian, tawaran kedua diberikan Nasdem agar Yenny mau menjajaki Pilpres 2024 bersama Anies.

Namun, Yenny mengatakan saat ini masih ingin melakukan sejumlah hal sebelum memberikan keputusan.

“Istikharahnya panjang dulu, kalau saya tuh panjang, ngelakoni. Kalau orang Jawa itu ngelakoni yah, menjalani kayak gini berpuasa dulu lah, harus menjalani macam-macam ritual keagamaan dulu gitu baru kemudian gongnya,” sebut Yenny di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

“Saya juga harus nyekar ke makam Bapak saya (Gus Dur) dulu, panjang lah ini. Jadi enggak bisa cepat, enggak bisa buru-buru, gitu biar nyambung," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com