Anggaran Baru Cair 66 Persen, KPU Usulkan Tambahan Pencairan Rp 4,4 Triliun

"Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar Rp7.869.445.225.000," sebut Junimart.

Baca juga: KPU Didorong Angkat Isu Krisis Iklim dalam Pemilu 2024

"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU RI tahun 2023 melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI," pungkasnya

Kepada wartawan, sebelumnya, Junimart membeberkan alasan pihaknya berjanji memperjuangkan tambahan anggaran KPU RI sebanyak Rp 7,8 triliun pada 2023 kepada pemerintah.

Politikus PDI-P itu berpendapat, sejauh mana kinerja KPU RI ditentukan oleh besarnya anggaran yang mereka terima.

"Tentu KPU secara kinerja sudah membuat bentuk-bentuk tahapan, sudah dimulai. Kedua, tentu dalam rangka tahapan ini perlu dipersiapkan anggarannya," ujar Junimart selepas Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI dan Bawaslu RI, Selasa (20/9/2022) malam.

Baca juga: Akui Golkar Dipimpin Airlangga Solid, JK: Ini Dibutuhkan untuk Menangkan Pemilu 2024

"Ini perlu karena mereka kan bekerja berbasis anggaran, bukan anggaran berbasis kinerja. Tanpa anggaran, mereka tidak bisa bekerja," ia menambahkan.

Junimart menganggap, pemerintah semestinya memenuhi hak KPU RI yang sudah disepakati bersama.

"Karena itu kan sudah kita ketuk juga. Kita minta supaya dipenuhi, termasuk sarana dan prasarana kantor dan termasuk untuk tenaga ad hoc dan tunjangan kinerja harus betul-betul diperhatikan," jelasnya.

Junimart berharap, anggaran KPU RI untuk tahun 2023 tidak dipangkas lagi dan direalisasikan secara utuh. Sebab, pada tahun lalu, dari kebutuhan dan pagu sekitar Rp 8 triliun, pemerintahan yang merealisasikannya tak sampai 50 persen yakni Rp 3,69 triliun saja.

"Tahun 2023 itu sudah tahun politik, misalnya pendaftaran caleg sudah harus dimulai, dan di akhir 2023 bahkan di pertengahan sudah ketahuan bakal calon presiden," ujar Junimart.

"Yang paling pokok sesungguhnya bagaimana KPU di daerah bisa bekerja secara maksimal. Kalau di Jakarta kan sederhana, gampang sekali ya, tapi di daerah itu agak sulit, belum lagi nanti medannya yang jauh. Belum untuk transport mereka juga, belum seperti--jangan sampai terulang--ada yang sakit bahkan meninggal, itu harus kita antisipasi," pungkasnya.