Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Penggerudukan TNI ke Mapolrestabes Medan, Anggota Komisi III Minta Pimpinan TNI Evaluasi Anggotanya

Kompas.com - 07/08/2023, 16:02 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rano Al-Fath menyayangkan aksi penggerudukan puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) ke Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolrestabes) Medan terkait masalah personal.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan agar pimpinan TNI melakukan evaluasi kepada anggotanya.

Pasalnya, kata dia, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan RI serta memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda.

"Kedua instansi ini saling melengkapi layaknya kakak dan adik atau dua sahabat yang peduli dengan satu sama lain," kata Rano di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Dia menilai aksi penggerudukan tersebut kurang bijaksana karena menimbulkan preseden kurang baik terhadap relasi antarlembaga yang selama ini terjalin dengan penuh rasa hormat.

Baca juga: Saat Mayor Dedi Bawa Prajurit TNI Geruduk Mapolrestabes Medan demi Bebaskan Kerabat

Menurut Rano, ada langkah elegan apabila prajurit TNI memiliki aspirasi terhadap polisi, yaitu mengikuti prosedur sesuai undang-undang yang berlaku.

"Saya yakin Polri dalam tugas pokok dan fungsinya telah melakukan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Mereka akan dengan senang hati membantu apabila ada pertanyaan atau hal yang dirasa kurang pas," kata Rano dalam siaran persnya, Senin.

Dia menyatakan harapannya agar pimpinan TNI bisa memberi atensi khusus terhadap aksi puluhan prajurit menyambangi Polrestabes Medan.

Politisi PKB itu mengungkit soal survei kepercayaan terhadap TNI yang tinggi sehingga seharusnya secara bersama memelihara kepercayaan masyarakat tersebut.

"Untuk itu kami harap ada evaluasi atau atensi khusus dari unsur pimpinan TNI terhadap anggota di bawah, karena hal ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan media," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI, Julius Widjojono mengatakan, saat ini, kasus penggerudukan puluhan prajurit TNI itu masih didalami Kodam I/BB.

Baca juga: LBH Desak Pangdam I Bukit Barisan Tindak Tegas Prajurit TNI yang Geruduk Polrestabes Medan

 

Julius Widjojono menyebutkan bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Kodam I/BB.

Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) I/BB Kolonel Rico Siagian sudah mengklarifikasi kasus yang ada. Dia membenarkan bahwa salah satu anggota TNI yang mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan, yakni Mayor Dedi Hasibuan.

Rico mengatakan, kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Komisaris Polisi (Kompol) Teuku Fathir Mustafa.

Kata Rico, Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com