Salin Artikel

Soal Penggerudukan TNI ke Mapolrestabes Medan, Anggota Komisi III Minta Pimpinan TNI Evaluasi Anggotanya

KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Rano Al-Fath menyayangkan aksi penggerudukan puluhan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) ke Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolrestabes) Medan terkait masalah personal.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan agar pimpinan TNI melakukan evaluasi kepada anggotanya.

Pasalnya, kata dia, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan RI serta memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda.

"Kedua instansi ini saling melengkapi layaknya kakak dan adik atau dua sahabat yang peduli dengan satu sama lain," kata Rano di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Dia menilai aksi penggerudukan tersebut kurang bijaksana karena menimbulkan preseden kurang baik terhadap relasi antarlembaga yang selama ini terjalin dengan penuh rasa hormat.

Menurut Rano, ada langkah elegan apabila prajurit TNI memiliki aspirasi terhadap polisi, yaitu mengikuti prosedur sesuai undang-undang yang berlaku.

"Saya yakin Polri dalam tugas pokok dan fungsinya telah melakukan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Mereka akan dengan senang hati membantu apabila ada pertanyaan atau hal yang dirasa kurang pas," kata Rano dalam siaran persnya, Senin.

Dia menyatakan harapannya agar pimpinan TNI bisa memberi atensi khusus terhadap aksi puluhan prajurit menyambangi Polrestabes Medan.

Politisi PKB itu mengungkit soal survei kepercayaan terhadap TNI yang tinggi sehingga seharusnya secara bersama memelihara kepercayaan masyarakat tersebut.

"Untuk itu kami harap ada evaluasi atau atensi khusus dari unsur pimpinan TNI terhadap anggota di bawah, karena hal ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan media," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI, Julius Widjojono mengatakan, saat ini, kasus penggerudukan puluhan prajurit TNI itu masih didalami Kodam I/BB.

Julius Widjojono menyebutkan bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Kodam I/BB.

Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) I/BB Kolonel Rico Siagian sudah mengklarifikasi kasus yang ada. Dia membenarkan bahwa salah satu anggota TNI yang mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan, yakni Mayor Dedi Hasibuan.

Rico mengatakan, kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Komisaris Polisi (Kompol) Teuku Fathir Mustafa.

Kata Rico, Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/07/16025291/soal-penggerudukan-tni-ke-mapolrestabes-medan-anggota-komisi-iii-minta

Terkini Lainnya

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

SYL ke Anak Buah di Kementan: Yang Tidak Sejalan Silakan Mundur

Nasional
Anggota DPR Usul 'Money Politics' Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari 'Balik Modal'

Anggota DPR Usul "Money Politics" Dilegalkan, KPK: Pejabat Nanti Cari "Balik Modal"

Nasional
Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Grace Natalie, Politikus PSI yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke