Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Kontroversi Ferdinand Hutahaean, Eks Kader Demokrat yang Kini Klaim Jadi Caleg PDI-P

Kompas.com - 04/08/2023, 13:29 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ferdinand Hutahaean tak asing lagi di kancah politik. Sosoknya tak sekali dua kali jadi sorotan lantaran ucapan dan tindakannya yang kontroversial.

Bahkan, ucapan Ferdinand di media sosial pernah berujung pada sanksi pidana yang mengantarkannya ke jeruji besi.

Belakangan, Ferdinand kembali jadi sorotan karena manuver politiknya. Bak kutu loncat, Ferdinand dulu dikenal sebagai politikus Partai Demokrat.

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Mengaku Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg PDI-P

Ia juga sempat singgah ke Partai Gerindra. Terbaru, Ferdinand mengaku telah berpaling ke PDI Perjuangan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif partai banteng untuk Pemilu 2024.

Berikut deretan kontroversi Ferdinand Hutahaean.

Walkout di hadapan Jokowi

Jelang Pemilu 2019 lalu, Ferdinand kerap melempar kritik ke Presiden Joko Widodo. Rekam jejak sebagai relawan Jokowi di Bara JP tak menghalanginya untuk bicara tajam ke presiden.

Dalam momen Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 10 Maret 2018 lalu, misalnya, Ferdinand walkout atau meninggalkan ruangan ketika Jokowi berpidato.

Saat itu, Ferdinand yang masih tercatat sebagai kader Demokrat mengaku kecewa dengan kepala negara yang tak memenuhi janji politiknya pada Pilpres 2014.

"Pada saat beliau pidato, saya memilih keluar dari ruangan. Itu adalah ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yang tidak memenuhi janji politiknya pada saat pilpres dulu," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Ferdinand ketika itu menilai, banyak janji yang disampaikan Jokowi, tetapi tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Misalnya, terkait utang luar negeri Indonesia yang kini membengkak.

Baca juga: Klaim Gantikan Effendi Simbolon Jadi Bacaleg, Ferdinand Hutahaean Gabung PDI-P sejak Juni

"Beliau dulu menekankan akan menolak utang luar negeri, tapi sekarang utang kita makin menjadi-jadi," kata dia.

Ferdinand mengatakan, saat melakukan aksi walkout itu, ia hanya sendiri dan tak ditemani kader Partai Demokrat lain. Menurut Ferdinand, sejumlah kader Demokrat yang duduk di sampingnya sempat menyarankan agar ia tidak meninggalkan ruangan.

"Tapi, daripada saya acungkan kartu kuning, kan, lebih tidak elok. Jadi lebih baik saya keluar, saya duduk di luar sampai selesai beliau pidato kemudian saya masuk kembali," kata dia.

Saat itu, Ferdinand pun berharap Partai Demokrat bisa mendorong terciptanya poros ketiga pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Dia tak ingin partai tempatnya bernaung berkoalisi dengan Jokowi.

Berhenti dukung Prabowo-Sandi

Pada Pilpres 2019, Demokrat memang tak berkoalisi dengan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, partai bintang mercy itu mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lewat Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

Nasional
Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

Nasional
Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

Nasional
Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

Nasional
KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

Nasional
Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

Nasional
Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

Nasional
Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com