Dugaan Suap Kabasarnas Bisa Ditangani Koneksitas jika TNI Legawa atau Ada Perintah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi bisa ditangani koneksitas jika TNI bersedia atau legawa.

Menurut Alex, sampai saat ini belum ada perjanjian kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan sipil dan militer.

“Kita belum ada MoU atau perjanjian kerja sama dengan Puspom TNI, kecuali dari pihak Puspom TNI legowo itu tentu perkara ditangani secara koneksitas,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Kasus Kabasarnas Berbuntut Panjang, Penempatan Perwira TNI di Lembaga Sipil Bakal Dievaluasi Total

Selain kerelaan pihak Puspom TNI, kasus dugaan suap Kabasarnas juga bisa ditangani koneksitas jika Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi meminta agar perkara itu ditangani bersama-sama oleh KPK dan militer.

Meski demikian, kata Alex, ia menekankan pokok persoalannya bukan pada pihak mana yang menangani dugaan suap Kabasarnas, melainkan bagaimana kasus itu ditangani sampai tuntas.

“(Bisa ditangani secara koneksitas) ada perintah dari presiden selaku panglima tertinggi supaya perkara ditangani secara koneksitas,” tutur Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut mengungkapkan KPK sangat menghargai integritas Mabes TNI dalam menangani anggotanya yang tersandung kasus dugaan rasuah.

Menurutnya, penanganan kasus Kabasarnas di TNI pun nantinya bisa dipantau oleh awak media dan masyarakat.

“Nanti bisa teman-teman melakukan monitoring penanganan perkara tersebut di TNI,” kata Alex.

Adapun pengusutan dugaan korupsi dengan mekanisme koneksitas bisa dilakukan untuk menangani kasus yang melibatkan sipil dan militer.

Baca juga: Profil Letkol Arfi Budi Cahyanto, Anak Buah Kabasarnas yang Turut Jadi Tersangka Suap

Kejaksaan Agung dan Puspom TNI misalnya, tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 BT kontrak sewa satelit Artemis Avanti di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Kasus itu menyeret mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto.

Sebelumnya, pihak Puspom TNI akhirnya secara resmi menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan bawahannya, Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Aktifkan Sistem Panic Button untuk Antisipasi Teror Usai Usut Suap Kabasarnas

Afri merupakan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (25/7/2023) siang.

Sementara itu, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tiga orang swasta yang diduga menyuap Kabasarnas dan anak buahnya.

Mereka adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan dan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, serta Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil sebagai pemberi suap.

Dari tiga pihak swasta ini, Kabasarnas dan Afri diduga menerima suap Rp 5 miliar lebih.

KPK menduga, sejak 2021-2023, Kabasarnas dan Afri menerima suap sekitar Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Saat ini, tiga orang dari pihak swasta itu ditahan di Rutan KPK. Sementara, Kabasarnas dan Afri ditahan di Puspom TNI Angkatan Udara (AU).