Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Keras PDI-P bagi Kader yang Tak Dukung Ganjar pada Pilpres 2024...

Kompas.com - 31/07/2023, 08:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mewanti-wanti semua kader partainya untuk solid mendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Jika tidak, maka sanksi pemecatan pun menghantui mereka. Atau bisa juga mereka dipersilakan mengundurkan diri sebagai anggota partai.

Sikap tegas DPP itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto saat membuka Rakerda III DPD PDI-P Provinsi Jambi, Sabtu (29/7/2023).

"Dipersilakan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ucapan Hasto itu disampaikan beberapa hari usai DPP PDI-P memanggil kedua kadernya yang tampak akrab dengan bakal capres lain, Prabowo Subianto.

Kedua kader ini adalah Effendi Simbolon dan Budiman Sudjatmiko. Mereka dipanggil di waktu yang berbeda menghadap Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Kata Ganjar soal Sekjen PDI-P Beri Peringatan Kader agar Tidak Membelot

Effendi dipanggil karena menyebut Prabowo cocok menakhodai Republik Indonesia. Sedangkan Budiman mengunjungi Prabowo di kediamannya.

Terang-terangan, Budiman Sudjatmiko mengaku memiliki kecocokan dengan Prabowo.

Ia bahkan menganggap Menteri Pertahanan (Menhan) itu sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global.

“Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya,” kata Budiman Sudjatmiko saat ke rumah Prabowo.

“Dalam pengertian, suatu bangsa ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global,” ujar aktivis reformasi itu.

Baca juga: Hasto Ingatkan Kader PDI-P yang Membelot dan Tak Dukung Ganjar Bisa Dipecat

Efek bola salju

Pengamat politik dari Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, aksi Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon berpotensi menciptakan bola salju di internal PDI-P, yakni kader lain akan ikut mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, ujang mengatakan, DPP PDI-P memang harus bergerak untuk melakukan klarifikasi hingga memberikan sanksi lantaran dampaknya bisa serius.

"Jadi ini dampaknya serius, besar. Kalau tidak ditertibkan, kalau tidak diklarifikasi atau dipanggil PDI-P, atau disanksi, akan jadi bola salju rekan-rekan lain semakin berani mendukung Prabowo. Kita lihat nanti dinamika dan ending di PDI-P," ujar Ujang saat dihubungi pada 21 Juli 2023.

Apalagi, menurut dia, dua tokoh PDI-P itu memiliki daya gedor dan pengaruh yang besar di internal PDI-P. Effendi Simbolon merupakan tokoh senior di PDI-P. Sedangkan Budiman Sudjatmiko memiliki pengaruh besar.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com